 |
| DPRD Kota Bandung mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026, di Hotel Grandia, Bandung, (foto:humpro). |
BANDUNG, Faktabandungraya.com, --
DPRD Kota Bandung mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026, di Hotel Grandia, Bandung, Kamis
(26/1/2023).
Dari DPRD Kota Bandung hadir
Sekretaris Komisi A, Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P., Ketua Komisi B, Nunung
Nurasiah, S.Pd., Anggota Komisi C, Iman Lestariyono, S.Si., dan Dr. Uung
Tanuwidjaja, S.E., M.M., Anggota Komisi D, Dr. Rini Ayu Susanti, S.E., M.Pd.,
serta Sekretaris DPRD Kota Bandung yang juga Sekretaris Bapemperda (bukan
anggota) H. M. Salman Fauzi S.IP., M.Si.
Uung Tanuwidjaya menyoroti masih
banyaknya PR yang yang harus dikerjakan di masa-masa peralihan ini. Seperti
diketahui, masa jabatan Wali Kota Bandung Yana Mulyana akan berakhir pada
September 2023.
Sejalan dengan pemilihan kepala
daerah serentak 2024, kepala daerah yang habis masa jabatannya pada September
tahun 2023 diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah
tahun 2024-2026.
Uung menuturkan, diperlukan rencana
pembangunan yang strategis dan berbasis penguatan layanan publik sehingga mampu
harmoni dengan pemimpin pemerintahan di masa peralihan.
“Kita harus bersinergi dengan kepala
daerah yang ditunjuk Kemendagri. Apakah dia mengerti atau dia ada tambahan atau
bagaimana. Cuma memang agak sulit. Yang saya takutkan, kebijakan-kebijakan yang
ditetapkan pada hari ini itu tidak sejalan dengan kepala daerah yang nanti
terpilih. Itu yang harus kita harmonisasikan. Wali kota baru nanti kan punya janji
politik yang dituangkan pada RPJMD. Takutnya berbeda dengan apa yang kita
tetapkan hari ini. Mudah-mudahan siapapun juga pemangku puncak kepemimpinan
Kota Bandung bisa tetap amanah yang ditetapkan hari ini,” tuturnya.
Penyelesaian
Masalah
Ada beberapa masalah yang ia soroti
untuk segera diselesaikan seperti optimalisasi mutu kesehatan yang masih jadi
PR bersama.
“Lalu terjadi peningkatan
kemiskinan. Padahal sudah dibentuk pengentasan kemiskinan dengan cara
percepatan ekonomi, tetapi masih jauh dari harapan kita. Ternyata tingkat
kemiskinan di Kota Bandung itu masih terjadi,” ujarnya.
Uung juga melihat belum pulihnya
ekonomi kota. Meski sudah mulai banyak kegiatan ekonomi, tetapi belum pulih
seperti sebelum pandemi. Terjadi juga peningkatan pengangguran karena banyaknya
perusahaan yang tutup.
“Termasuk warga Kota Bandung yang
bekerja di Cimahi atau Kabupaten Bandung lalu perusahaannya tutup. Itu jadi
masalah buat kita juga,” katanya.
Pemenuhan Open Defecation Free (ODF)
atau pengelolaan limbah rumah tangga dan air bersih juga masih harus dikejar
ketertinggalan targetnya. Isu ini menjadi target di tahun ini karena menjadi
kebutuhan dasar untuk masyarakat Kota Bandung.
“DPRD tetap akan melakukan fungsi
pengawasan seperti apa yang telah ditetapkan lewat forum ini. Kita memutuskan
langkah apa yang harus ditempuh termasuk hasil masukan dari pakar di hari ini.
DPRD akan melakukan fungsi pengawasan lalu penganggaran. Dan kalau dibutuhkan
juga penguatan di bidang regulasi kita akan menguatkan dengan pembentukan Perda
atau pembuatan aturan-aturan yang bisa mendukung apa yang harus kita tetapkan,”
ujarnya.
Transisi
Iman Lestariyono mengatakan, RPD ini
wajib mengakomodir kebutuhan rakyat Bandung di masa peralihan kepemimpinan.
RPJMD dengan RPD tentu tidak boleh jomplang di masa transisi nanti. Karena
bagaimanapun juga RPJMD selesai di tahun ini. Meski ada arahan dari pemerintah
pusat, Kota Bandung tetap wajib memerhatikan isu lokal yang harus diselesaikan.
“Kita juga ada isu lokal selain dari
arahan pusat selain RPD. Ini serempak, tidak punya wali kota berarti tidak ada
RPJMD dari kepala daerah. RPD sudah ada arahan dari pusat. Tetapi kita sebagai
pemerintahan kota tetap punya isu strategis yang juga harus dimasukkan,”
ujarnya.
RPD 2024-2026 yang tengah dirancang
bersama ini merupakan bagian dari tahapan sosialisasi kepada publik. Ke depan,
DPRD juga akan mengadakan pembahasan bersama untuk mengerucutkan
program-program krusial yang bisa menjadi panduan pembangunan melintasi masa
transisi.
“Kita akan lihat hal apa saja. Di
pusat ada 7 isu. Mungkin dikerucutkan menjadi 4 isu di antaranya terkait dengan
kenyamanan, SDM, ekonomi, walaupun empat tetapi sudah meliputi isu strategi
situ. Kita berharap kebersamaan dalam penganggaran ini juga bisa dimunculkan
kira-kira hal apa di 2024 ini yang harus kita kawal secara intens karena
anggota dewannya masih bertugas sampai 2024,” tuturnya.
Ia melihat perekonomian yang
dibayangi resesi 2023, tetapi secara tren sampai saat ini masih terpantau
positif. Iman berharap ada target Pemkot Bandung yang bisa diraih untuk
menambah PAD.
“Kekhasan Kota Bandung dengan
fesyen, kuliner, jasa, itu harus benar-benar diperhatikan. Karena raihan PAD
itu tidak bisa dibebankan kepada satu dinas. Jadi harus ada garapan lintas
dinas dan anggarannya juga harus ada di masing-masing. Jadi jangan sampai idle,
asyik sendiri. Dia punya program bagus tetapi masing-masing. Kolaborasi,
sinergitas itu harus,” ujarnya.
Iman ingin memastikan program yang
sudah baik tetap dipertahankan, walaupun mungkin kemasannya berbeda.
“Mungkin dulu ada istilah PIPPK
untuk infrastruktur. Mungkin tidak harus itu namanya, tetapi tetap
infrastruktur menjadi hal penting untuk isu kenyamanan. Kemudian kesehatan.
Kemarin ada jaminan kesehatan melalui UHC (Universal Health Coverage/cakupan kesehatan
semesta). Bisa jadi tahun depan berbeda. Tetapi kita berharap jangan sampai
masyarakat kecil yang mau berobat menjadi kesulitan,” katanya.
Erick Darmadjaya menilai program
pembangunan sudah sesuai kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur, Bandung Caang
lewat PJU dan PJL. Yang ia harapkan pemerataan layanannya di masyarakat.
“Kalau perlu enggak usah pakai
program UHC. Karena program UHC juga kan ada prosedur yang harus ditempuh.
Sederhanakan saja. KTP Bandung gratis, mau kaya mau miskin. UHC juga pelaksanaannya
di lapangan ada birokrasi yang harus ditempuh. Malah jadi hambatan buat warga.
Lebih baik pokoknya warga Kota Bandung dilayani gratis. Yang harus dipikirkan
pemasukannya dari mana. Tetapi tentu pelayanan ya harus begitu, gratis,”
tuturnya.
Erick menilai program-program yang
baik dari Pemkot Bandung selama ini tinggal dibenahi dari sisi pelaksanaan.
Program dengan semangat pelayanan publik itu merupakan muruah dari reformasi
birokrasi.
“Reformasi birokrasi itu reformasi
yang berdampak pada masyarakat. Apa yang dirasakan langsung oleh masyarakat,”
ujarnya.
Pada acara ini, Pemkot Bandung
menjaring aspirasi dari Forum Anak Kota Bandung, Forum RW Kota Bandung,
Paguyuban Camat Kota Bandung, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), dan
sejumlah organisasi kemasyarakatan, asosiasi profesi, dan komunitas.
Wali Kota Bandung Yana Mulyana
menjelaskan, rencana pembangunan Kota Bandung akan dituangkan dalam RPD,
sehingga perlu tersusun pola perencanaan yang komprehensif.
"Ini harus mampu
mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara lebih terukur, untuk
menyempurnakan pembangunan Kota Bandung," katanya. (Editor/red).
