Anggota DPRD Jabar H. Syamsul Bachri, SH,MBA saat Reeses II di Desa Patrol Kab.Indramayu (foto:ist). |
Permalasahan kelangkaan pupuk subsidi ini, terus-teruskan di suarakan oleh Komisi II DPRD Jabar yang membidangi Perekonomian meliputi Pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPRD Jabar H. Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDI Perjuangan menanggapi aspirasi perwakilan Warga Patrol saat melaksanakan Reses II Tahun Sadang 2022-2023 di Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, Rabu (15/02/2023).
Kegiatan reses Syamsul Bchri di Desa Patrol dihadiri dari unsur Forkopimcam Patrol, Tokoh masyarakat dan Pengurus PAC PDIP Patrol, serta para kelompok tani dan petani dari Kec Patrol dan Kec. Sukra Kab Indramayu.
Namun sebelumnya, Syamsul Bachri dari Dapil Jabar XII ini (kab/kota Cirebon-Kab Indramayu) ini terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuan resesnya, termasuk juga menyampaikan program pemprov Jabar dan DPRD Jabar.
Dalam kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi disampaikan warga Patrol seperti soal Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan infrstruktur. Tetapi intinya warga Pattrol lebih bayak menyampaikan persoalan pertanian dan kondisi infrastruktur.
Kembali ke aspirasi Pertanian, Syamsul mengakui bahwa, Komisi II DPRD Jabar terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar melalui Dinas Pertanian termasuk juga dengan Pemkab Indramayu.
Selain itu, kita juga terus mendorong pemerintah, agar keluhan para petani terkait kelangkaan pupuk subsidi menjelang da saat musim tanam terus-terusan kita ingatkan pemerintah. Bahkan, kita juga pantau beberapa agen penjual pupuk subsidi agar tidak menaikan harga jual pupuk subsidi, jelasnya.
Anggota DPRD Jabar H.Syamsul Bachri, SH,MBA saat Reeses II di Desa Patrol Kab.Indramayu (foto:ist). |
Adapun terkait infrastruktur pengairan, Komisi II DPRD Jabar berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Jabar mendorong program perbaikan jaringan irigasi, sehingga pada saat musim tanam tidak mengalami kekeringan dan tidak kebanjiran pada saat padi sudah ditanam, ujarnya.
Sedangkan terkait infrastruktur jalan wilayah, Syamsul mengatakan, bahwa jalan wilayah merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten. Namun, kalau ingin mendapatkan bantuan dari Provinsi, harus disampaikan oleh Bupati ke Provinsi. Nanti, kita dorong agar dapat batuan keuangan dari provinsi, ujar anggota legislator Jabar dari Dapil Jabar XII (Kab/Kota Cirebon-Kab Indramayu ini.
Semua, aspirasi dan keluhan warga Patrol sudah dicatat, saya akan sampaikan dalam rapat Fraksi PDIP untuk selanjutkan disampaikan ke Gubernur dalam paripurna DPRD Jabar Laporan Kegiatan Reses II, tandasnya. (AdiP/sein).