Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady (jaket hitam) saat mempertanyakan belum beroperasional TPPAS Lulut Nambo (foto:humas) |
Di Lokasi
TPPAS Lulut Nambo, Anggota Komisi IV Daddy Rohanady mempertanyakan kepada pihak
pengelola , kenapa hingga saat ini TPPAS Lulut Nambo belum juga beroperasional.
Padahal kehadiran TPPAS Lulut Nambo sangat dinanti masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah diwilayah
Bogor raya dan Depok.
Menurut
Daddy Rohanady, TPPAS Lulut Nambo sebagai pilot project di Jabar yang dirancang
sejak tahun 2010 lalu dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya di tahun 2023 ini sudah beroperasional.
Dengan keterlembatan
pembangunan dan beroperasional TPPAS Lulut Nambo, tentunya bagi Komisi IV DPRD
Jabar menjadi pertanyaan besar kepada pelaksana proyek tersebut.
Demikian
dikatakan Daddy Rohanady yang akrap disapa Daro ini, saat dimina tanggapannya melalui
telepon genggamnya terkait hasil kunjungan Komisi IV bberapa waktu lalu ke
lokasi TPPAS Lulut Nambo, Jum’at (10/02/2023).
Pembangunan dan
pengoperasionalan TPPAS Lulut Nambo tersebut ditagani oleh BUMD Jasa Sarana dan
Jabar Bersih Lestari. Namun, saat di Tanya
Komisi IV kenapa belum beroperasional juga, Mereka ( pihak Jasa Sarana-Jabar
Bersih Lestari) mengatakan, terjadinya keterlambatan karena pihak investor inkonsistensi, sehingga mangkrak.
Daro juga
mengatakan, beroperasinya
TPPAS Lulut Nambo sangat ditunggu oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengtasi dan pengelolaan sampah akhir. Apalagi,
setelah adanya kajian bahwa TPPAS Lulut Nambo direncanakan dari awal
pembangunan dapat dimanfaatkan dari hasil pengolahan sampah menjadi Refused
Derived Fuel (RDF)
sebagai bahan pengganti batu bara.
Produksi RDF sebagai bahan pengganti batu bara dari TPPAS Lulut Nambo sudah sangat dinanti oleh produsen semen yang jaraknya tidak jauh dengan TPPAS Lulut Nambo dalam penggunaan salah satu pendukung produksi semen tersebut. Untuk itu, Komisi IV akan terus mendorong agar TPPAS Lulut Nambo di Kab Bogor tersebut sepatnya beroperasional.
“RDF
memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga kita dorong dan harapkan dapat
beroperasional pada akhir tahun inilah”, ujar Politisi Gerindra Jabar ini. Komisi IV saat meninjau lokasiTPPAS Regional Lulut Nambo di Kab Bogor (foto:humas).
Sekali lagi
anggota Legislatif Jabar dari Dapil Jabar XII ( Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu)
ini keluhkan dan sangat menyayangkan ,
belum operasional TPPAS Lulut Nambo. Dan TPPAS Legok Nangka di Kab Bandung, TPPAS Ciwaringin
Kab Cirebo dan TPPAS Regional diwilayah Bekasi,
Karawang dan Purwakarta.
Seluruh
TPPAS Regional yang ada dibawah naungan
Dinas Lingkungan Provinsi Jabar, dan sudah masuk dalam RPJMD Jabar. Untuk itu, kita cukup heran juga, kalau disampaikan
Dinaspun merasa dijanjikan janji-janji palsu oleh para calon investor.
Komisi IV
minta agar Direksi TPPAS Regional Lulut Nambo dan Dinas LH Jabar untuk
berkomitmen bersama untuk secepatnya dapat beroperasional TPPASegional Lulut Nambo
dan TPPAS Regional lainnya, tandasnya. (AdiP/sein).