.jpeg) |
| Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya dan Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe (foto:ahw). |
Kedatangan perwakilan Guru Pamong
tersebut diterima oleh Pimpinan Komisi V Abdul Hadi Wijaya dan anggota Enjang Tedi
diruang kerja Komisi V DPRD Jabar. Turut
dihadiri juga Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya dan jajaran Disdik Jabar, BKD dan
Bappeda Jabar.
Perwakilan guru pamong mengatakan, sejak
digulirkannya program SMA Terbuka oleh Pemprov Jabar melalui Disdik Jabar, para
Guru Pamong diberikan honor oleh Disdik Jabar hingga angkir tahun 2021 sebesar
Rp. 900.000 per bulan. Namun, selama tahun 2022 hingga Maret 2023 sekarang, honor
guru pamong belum dibayar oleh DIsdik Jabar.
Untuk itu, kami minta bantuan Komisi V
untuk mencarikan solusi terbaik, agar hak-hak kami selaku guru pamong SMA
Terbuka dibayar oleh Pemprov Jabar melalui Disdik Jabar. Karena, walaupun setahun labih kami belum
diberikan honor, kami telah dan tetap memberikan pelajaran kepada para peserta
didik, yang kini jumlahnya mencapai 32.000
siswa.
Menanggapi aspirasi para Guru Pamong
SMA Terbuka tersebut, Wakil Ketua Komisi V H. Abdul Hadi Wijaya mengatakan, bahwa
pada saat penyusunan APBD Jabar 2022 lalu, kita minta agar Honorarium guru
pamong SMA Terbuka dianggarakan. Namun, kita tidak tahu pasti kenapa, akhirnya honor
guru pamong tidak ada dalam APBD 2022.
Dalam APBD murni 2023 ternyata tidak juga dianggarakan, padahal
mereka telah melaksanakan tugas sebagai guru pamong. Tetapi, hak-hak mereka (
Hoor-red), belum dibayarkan juga.
Tadi kita carikan solusinya, diantara,
agar honor para guru pamong yang belum dibayar tahun 2022, dapat dibayar
dari anggaran belanja tak terduga. Untuk
Honor tahun 2023, kita usulkan akan agar dianggarakan pada APBD Perubahan
2023. Walaupun itu belum tentu dapat
dibayarkan seluruhnya.
Permasalahan guru pamong yang belum
dibayar honornya tersebut, dapat berdampak terhadap IPM Bidang Pendidikan. Coba
bayangkan kalau seluruh guru pamong yang berjumlah 1.800 orang lebih tidak mau
lagi menjalankan tugasnya sebagai guru atau mundur, bagaimana nasib Pendidikan sekitar
32.000 siswa SMA Terbuka tersebut.
Selain itu, tentu berdampak terhadap capaian APK/ APM sekolah menengah, yang secara otomatis capaian angka Harapan Lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Jabar, tidak akan tercapai bahwa menurun.
Solusi lainnya, kata Gus Ahad sapaan
Abdul Hadi Wijaya ini kita tawarkan yaitu dengan belanja di dinas pendidikan
berupa belanja tugas tambahan dikurangi buat bayar honor guru pamong. Tapi ini
tidak akan mencukupi karena ternyata ada faktor-faktor yang tidak memenuhi
syarat.
Komisi V saat menerima audensi dari Forum Koordinasi Guru Pamong SMA Terbuka (foto:ist).
Dampak lainnya, bisa saja berimplikasi
pada pelaksanaan PPDB 2023 yang dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Dimana,
jumlah pendaftar untuk masuk sekolah terbuka
berkurang peminatnya, jelasnya.
Sementara itu, Kadisdik Jabar Wahyu
Mijaya mengatakan, terkait belum dibayarnya honor Guru Pamong SMA Terbuka tahun
2022 dan 2023, pihak DIsdik Jabar sedang
mengkaji dan mencarikan solusi terbaik dari segi penganggaran dan baik juga
untuk guru Pamong.
Dalam audensi perwakilan guru pamong
dengan Komisi V dan Disdik Jabar, bahwa keberadaan Guru Pamong SMA Terbuka sangat membantu dalam meningkatkan pendidikan
rakyat. Nah untuk itulah, Kita harus harus
menjaga semangat mereka agar terus
berkontribusi dalam pendidikan di Jawa Barat.
Kita berharap, walaupun hak-hak guru
pamong belum terbayarkan, kita minta agar para guru pamong tetap semangat dan berkontribusi memberikan Pendidikan kepada
siswa SMA Terbuka yang jumlah lebih dari 32.000 siswa. Karena kita sedang carikan solusinya agar hak
mereka terpenuhi.
“Disdik Jabar akan berupaya untuk
dapat memberikan honor guru pamong tahun 2022, dan untuk honor tahun 2023 akan
diajukan pada APBD perubahan 2023”, tandasnya. (sein).
.jpeg)
