Anggota DPRD Jabar H.Mirza Agam Gumay, saat meninjau keindahan desa wisata di selatan Kab Cianjur (foto: Ist). |
Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi sector Pariwisata Jabar sangat luar biasa, bahkan menyandi penompang tumbah dan berkembangnya perekonomian rakyat. Untuk itu, DPRD Jabar terus mendorong agar Pemprov Jabar melalui berbagai program kepariwisataan untuk mengembangkan sector parisata.
Demikain dikatakan H.Mirza Agam Gumay, SmHk dari Fraksi Gerindra-Persatuan saat diminta taggapannya terkait belum maksimalkan sector pariwsata dalam mendorong kebangkitan perkonomian rakyat, Senin (21/3/2023).
“Pembangunan pariwisata adalah tempat untuk membuka peluang usaha sekaligus mampu menghadapi tantangan kehidupan lokal, nasional, dan global. Maka kuncinya menurut saya adalah industri pariwisata. Kita membangun untuk jangka panjang. Ini adalah sebuah kesempatan,” ujar H. Agam dari Dapil Jabar IV (Kab Cianjur) ini.
Agam mencontohkan, pariwisata di Provinsi Bali yang sudah masuk level internasional. Dengan segala potensi yang ada Jawa Barat juga bisa melakukan hal serupa, namun dengan kesiapan infrastruktur , sumber daya manusia dan Sarana-Prasarana harus diperbaiki.
“Kita mempunyai kekuatan yang sangat besar. Ada manufaktur, sektor perdagangan, dan lain-lain. Tapi masih ada pekerjaan rumah untuk membangun pariwisata Jawa Barat menjadi lebih baik, salah satunya pengembangan SDM,” terang Agam.
Desa Wisata
Dalam mengembangkan pariwisata Desa, Provinsi Jabar telah memiliki Perda No 2 tahun 2022 tentang Desa Wisata. Untuk itu, Komisi II DPRD Jabar yang salah satunya membidangi Kepariwisataan, tetunya sangat mendorong agar desa-desa di Jabar yang memiliki potensi wisata didorong agar menjadi Desa Wisata.
Dalam kurun waktu 2 tahun ini, sudah banyak desa-desa di Jabar dikembangkan menjadi Desa Wisata. Namun dalam mengembangkan desa menjadi desa wisata tentunya perlu kajian dan ada dilakukan pemetaan, desa mana saja yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata.
Untuk mendorong menjadi desa wisata tentunya perlu bantuan dari pemerintah daerah dan provinsi. Namun, tidak semua desa wisata dan desa wisata rintisan terus menerus diberikan bantuan oleh pemerintah, terutama desa wisata mandiri, tidak perlu lagi dibantu.
“Desa Wisata Mandiri tidak perlu dibantu Pemerintah tetapi perlu dilakukan evaluasi agar desa tersebut terus berkembang dan perekonomian rakyat semakin baik, tandasnya. (ApiP/sein).