Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Jabar kunker ke P3D Wilayah Sukabumi (foto:hms). |
Komisi III membidangi Keuangan meliputi Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta
lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.
Dengan meningkatnya PAD tentunya saja sangat
mendukung berbagai program pembangunan di Jabar. Untuk itu, Komisi III sangat
mendorong dan minta mitra kerja untuk terus
melakukan trobosan dan berinovasi agar PAD Jabar dari tahun ke tahun
terus meningkat. Sehingga pembangunan semakin lancer dan tingkat kesejahteraan
warga Jabar juga meningkat.
Demikian dikatakan Pepep Saeful
Hidayat saat dihubungi terkait dukungan dan dorongan Komisi III dalam meningkatkan
PAD untuk kemajuan dan kesejahteraan warga Jabar, Rabu (15/03/2023).
Dikatakan OPD Bapenda beserta
jajarannya yaitu Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) yang tersebar di 27
Kabupaten /kota se Jabar, merupakan OPD yang diberikan kewenangan dalam
menggali potensi daerah guna meningkatkan PAD.
Politisi PPP Jabar ini juga
mengatakan, seluruh mitra kerja Komisi III adalah organisasi perangkat daerah
(OPD) Penghasil termasuk juga puluhan BUMD yang miliki Pemprov Jabar.
“ Dalam meningkatkan kinerja dan
penghasilan, Komisi III sangat mendorong peningkatan SDM dan menambah
sarana-prasara yang dibutuhkan oleh OPD. Namun tentunya ada imbal baliknya, yaitu
berupaya peningkatan capaian target”, ujarnya.
Pepep mencontohkan, P3D diseluruh
wilayah se Jabar, kita dorong untuk berkolaborasi dengan Pemerintah daerah (kab/kota-red)
hingga tingkat desa, agar masyarakat wajib pajak menyadari akan kewajibannya
membayar pajak, baik berupa pajak kendaraan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun
pajak lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Lebih lanjut Pepep yang juga Pjs Ketua
DPW PPP Jabar ini mengatakan, Komisi III
siap mendorong BUMD milik Jabar untuk melakukan terobosan dalam mengembangkan
usahanya, baik itu berupa suntikan modal usaha ( Penyertaan Modal-red). Namun, suntikan penyertaan modal yang
diberikan tentu saja harus mampu memberikan dividen bagi PAD.
Setiap tahun kita lakukan evaluasi
terhadap seluruh kinerja mitra dengan cara mengececk langsung kondisi lapangan
dimana OPD atau BUMD itu berada. Sekaligus kita ingin tahu rencana kerja dan
target tahun berjalan dalam meningkatkan pendapatan daerah, tandsnya. (AdiP/sein).