Anggota Komisi II DPRD Jabar, H. Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDI Perjuangan (foto:ist) |
“ Andai sector Pertanian dan Perikanan diberikan perhatian yang cukup , tentu dapat mendongkrat perekonomian masyarakat. "Tapi sayangnya belum termanfaatkan belum maksimal," kata anggota Komisi II DPRD Jabar Syamsul Bachri saat diminta tanggapannya terkait pemanfaatan SDA Pertanian dan Perikanan yang kurang maksimal, Jum’at (17/03/2023).
Dikatakan, kita di Komisi II DPRD Jabar dalam setiap kali rapat dengan Pemprov Jabar terutama pembahasan soal anggaran untuk sector Perekonomian, minta agar anggaran mitra kerja Komisi II ditambah, terutama untuk sector Pertanian dan perikanan.
“Ada sich penambahan untuk sector pertanian dan perikanan, tetapi tidak signifikan, sehingga dalam meningkatkan pemanfaatan sector pertanian dan perikanan masih jauh dari maksimal”, ujar Politisi PDIP Jabar dari Dapil Jabar XII ( Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu) ini.
Kurangnya perhatian Pemprov Jabar pada sector pertanian (Petani) dan perikanan (nelayan), tentunya ODP terkait tidak akan dapat memaksimalkan potensi SDA. Padahal, kedua sektor itu merupakan penopang kehidupan banyak orang.
"Sektor pertanian dan perikanan harus menjadi kekuatan ekonomi Jawa Barat, Namun, nyatanya, anggaran sector perekonomian masih jauh dari apa yang diharapkan”, ujarnya.
Lebih lanjut Syamsul mengatakan, Komisi II DPRD Jabar membidangi Perekonomian, yang cakupan cukup luas, yaitu meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata.
Bidang Perekonomian cukup banyak, tetapi dukungan anggaran tidak pernah maksimal, sehingga berdampak terhadap kemajuan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah.
Dengan anggaran yang sangat terbatas, tentunya sulit untuk menggali dan mengembangkan potensi perekonian. Padahal potensi perekonomian Jabar sangat menopang kebutuhan daerah-daerah lain dalam skala nasional," tegasnya.
Lantaran kurang mendapat perhatian pemerintah provinsi Jabar, tak heran bila hasil laut dan bumi kurang optimal, ujarnya.
"Nyaris tidak ada bantuan signifikan yang turun ke nelayan dan petani dari Pemprov Jabar, kalaupun ada anggarannya kecil. Hanya bantuan dari Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) dan Kementerian Pertanian (Kementan) membuat petani dan nelayan mampu bertahan," tandasnya. (Adip/ahw).