 |
| Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., bersama Anggota Komisi A, Drs. Riana menjadi narasumber dalam acara diskusi Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, di Hotel Grandia. (foto:humpro) |
BANDUNG, --- Wakil Ketua II DPRD
Kota Bandung, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., dalam upaya mewujudkan
perlindungan dan keamanan di Kota Bandung, Satpol PP tidak dapat bekerja
sendiri, maka harus adanya koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan
instansi terkait lainnya.
Oleh karena itu, aspek humanis perlu dikedepankan dalam upaya menegakkan peraturan daerah. Aspek humanis bisa dilakukan apalagi telah adanya perencanaan-perencanaan atau antisipatif yang komprehensif untuk melakukan tindakan penegakan aturan.
"Dengan upaya antisipatif yang
baik, maka Satpol PP tidak perlu lagi melakukan tindakan represif dalam
menegakkan aturan daerah yang justru akan menjadi bumerang bagi Satpol PP dan
Pemerintah Kota Bandung,".
Demikian dikatakan H. Achmad Nugraha, D.H., S.H didampingi
Anggota Komisi A Drs. Riana saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, yang diselenggarakan oleh Satpol PP
Kota Bandung, di Hotel Grandia, Selasa, (07/03/2023).
Hal senada disampaikan oleh anggota
Komisi A DPRD Kota Bandung, Drs. Riana. Menurut Riana, berbicara rencana
strategis tidak hanya bicara tentang program kegiatan yang berkaitan dengan
anggaran.
Tapi juga harus ada pola yang
terencana yang jelas dan tepat dalam upaya mendukung pelaksanaan visi misi Wali
Kota Bandung yang sesuai dengan RPJMD Kota Bandung.
"Di dalam perencanaan strategis,
yang saya harapkan adalah adanya identifikasi masalah, kedua memahami
perspektif diri atau cara pandang yang lebih baik. Jadi, Satpol PP harus mampu
membangun dan menumbuhkan sikap optimisme dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat," ujarnya.
Riana pun menuturkan, bahwa Satpol PP
merupakan bagian penting dalam pemerintahan yang juga mendukung terwujudnya
urusan wajib dan layanan dasar masyarakat.
"Intinya Satpol PP harus percaya
diri. Kenapa? Karena Satpol PP itu adalah bagian dari urusan wajib dan
mendukung pelayanan dasar," ucapnya.
Selain itu, Satpol PP juga harus mampu
beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi digitalisasi saat ini dalam
mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban di masyarakat.
"Satpol PP harus punya keberanian
dalam melakukan inovasi, baik dalam bentuk kinerja, maupun kegiatan, ubah pola
kinerja dan kegiatan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi hari ini, yaitu
memanfaatkan teknologi dan sebagainya dalam memberikan optimalisasi pelayanan
kepada masyarakat," katanya. (Permana/red).
