 |
| Anggota Pansus I DPRD Jabar, H.Mirza Agam Gumay dari Fraksi Gerindra (foto:ist). |
Serangkain kegiatan tersebut,
semata-mata untuk mengatahui sejauh mana implentasi penggunaan Anggaran APBD
Jabar yang dilakukan oleh Gubernur Bersama jajarannya. Apakah program yang dijalankan sudah sesuai
dengan target yang digariskan dalam RPJMD.
Dan apakah target tersebut sudah tercapai atau belum.
Bahkan kemarin, kita juga berkonsultasi
dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta.
Dalam rapat konsultasi tersebut,
banyak hal yang dibicarakan, terutama
terkait implementasi berbagai kebijakan pemerintah pusat di Provinsi Jabar
hingga regulasi yang dinilai dapat menghambat
pembangunan di Jabar.
Hal ini katakana Mang Agam—sapaa—H.
Mirza Agam Gumay saat dimintai tanggapannya terkait hasil konsultadi dengan
Bappenas/ PPN, Sabtu (13/5/2023).
Selain itu, dalam pembahasan LKPJ
Gubernur TA 2022 tadi, dibahas pula soal kondisi industri di Jabar yang rerata
bukan industri terpadu.
“Industri di Provinsi Jabar belum
terpadu. Seringkali sisa produksi yang dihasilkan industri belum terkelola
dengan baik. Sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan,” ujar Politisi Partai Gerindra Jabar dari Dapil Jabar 4 (Kab Cianjur) ini.
Kemudian dibahas pula soal dampak
negatif urbanisasi di Jabar, satu diantaranya dampak sosial. Seperti munculnya
permukiman kumuh di beberapa titik, dan persoalan sosial lainnya.
“Masalah di Jawa Barat sangat komplek,
bayangkan saja penduduknya hampir 50 juta. Urbanisasi masyarakat khususnya ke
wilayah industri di Jabar tentu berdampak positif sekaligus negatif. Ini yang
kita bahas tadi,” tandsasnya. (AdiP/sein).
.jpeg)
