 |
| H.M. Hasbullah Rahmad, SPd, M.Hum anggota Pansus I dari Fraksi PAN (foto:ist) |
“Industri di Provinsi Jabar belum
terpadu. Seringkali sisa produksi yang dihasilkan industri belum terkelola
dengan baik. Sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Hal ini,
ditemukan Pansus I (LKPJ Gubernur Jabar 2022) saat melakukan serangkain
kunjungan kerja, termasuk ke kawasan industry di Karawang, Bekasi dan Bogor ”
ujar Hasbullah.
Kedepan kita ingin, agar pemerintah
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota dalam menentukan suatu kawasan menjadi kawasan
industry harus terpadu, sehingga sisa produksi tidak lagi menimbulkan dampak
penceraman lingkungan.
Selain itu, keberadaan kawasan
industry tentu berdampak juga terhadap unbanisasi di Jabar, dampak social seperti
munculnya pemukiman kumuh, kemacetan.
Hal-hal dampak negative tersebut harus
dipertimbangan sebelum memberikan perijian lokasi untuk dijadikan kawasan industry,
ujar Politisi PAN Jabar, saat temui di Gedung DPRD Jabar, Jum’at (12/5/2023).
Dikatakan, guna menekan angka
kemiskinan dan pengangguran di Jabar, DPRD Jabar sangat mendukung dan mendorong,
percepatan pembangunan disegala bidang untuk kesejahteraan masyarakat Jabar.
Namun, kita tidak ingin lingkungan menjadi rusak dan tercemar dari dampak
pembangunan.
Untuk itu, beberapa waktu lalu, Pansus
I yang sedang mendalami LKPJ Gubernur Jabr T.A.2022, melakukan serangkaian
kegiatan, mulai rapat dengan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) hingga peninjauan
lapangan, termasuk juga berkonsultasi dengan Pemerintah pusat.
Serangkain kegiatan tersebut,
semata-mata untuk mengatahui sejauh mana implentasi penggunaan Anggaran APBD
Jabar yang dilakukan oleh Gubernur bersama jajarannya. Apakah program yang dijalankan sudah sesuai
dengan target yang digariskan dalam RPJMD.
Dan apakah target tersebut sudah tercapai atau belum.
Bahkan kemarin, kita juga
berkonsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta.
Dalam rapat konsultasi tersebut,
banyak hal yang dibicarakan, terutama
terkait implementasi berbagai kebijakan pemerintah pusat di Provinsi Jabar
hingga regulasi yang dinilai dapat
menghambat pembangunan di Jabar.
Salah satu yang dibahas, terkait Industri
di Provinsi Jabar belum terpadu, seringkali sisa produksi yang dihasilkan
industri belum terkelola dengan baik. Sehingga berdampak terhadap pencemaran
lingkungan,” ujar Hasbullah yang juga anggota Komisi IV DPRD Jabar ini.
Kemudian dibahas pula soal dampak
negatif urbanisasi di Jabar, satu diantaranya dampak sosial. Seperti munculnya
permukiman kumuh di beberapa titik, dan persoalan sosial lainnya.
“Masalah di Jawa Barat sangat komplek,
bayangkan saja penduduknya hampir 50 juta. Urbanisasi masyarakat khususnya ke
wilayah industri di Jabar tentu berdampak positif sekaligus negatif. Ini yang
kita bahas kemarin bersama Bappenas ,” tandasnya. (AdiP/sein).
