 |
| Ilustrasi Vaksin Polio (foto:ist) |
Meski begitu, menurut Kepala Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Anhar Hadian, capaian ini masih di bawah
target yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu 95 persen.
"Atas kondisi tersebut, seluruh
pemerintah kota kabupaten di Jabar melaksanakan putaran kedua. Daerah yang
sudah di atas 90 persen, pelaksanaan sub PIN polio putaran keduanya sudah
dilaksanakan 15 Mei kemarin," jelas Anhar dalam sosialisasi sub PIN polio,
Rabu 24 Mei 2023.
Ia menambahkan, ada sejumlah wilayah
yang capaiannya masih di bawah 90 persen, termasuk salah satunya Kota Bandung.
Maka dari itu, pelaksanaan sub PIN putaran kedua baru dimulai tanggal 22 Mei-2
Juni 2023.
"Kondisi untuk daerah yang tidak
mencapai target memang menjadi riskan karena berpotensi terjadinya penularan
polio tipe 2. Polio yang saat ini sedang dilakukan vaksinasi adalah tipe polio
yang bukan rutin diberikan vaksinasinya. Sehingga untuk pelaksanaan sub PIN ini
sama sekali tidak melihat status vaksinasi polio sebelumnya," paparnya.
Oleh karena itu, semua balita apapun
status vaksinasi polio sebelumnya tetap harus diberikan vaksinasin polio dalam
dua putaran. Sehingga selain mengejar vaksinasi putaran kedua, pihaknya juga
harus memenuhi target dari vaksin putaran pertama.
Ia mengatakan, hasil evaluasi
pelaksanaan sub PIN polio pertama, dari 30 kecamatan di Kota Bandung, hanya dua
kecamatan yang dapat mencapai target di atas 95 persen. Cibeunying Kaler 97
persen, dan Sukajadi 96 persen. Sedangkan sisanya masih di bawah target.
Menurut Anhar, salah satu faktornya
karena Kota Bandung merupakan kota metropolitan dan mobilitas penduduknya
sangat tinggi.
"Faktornya karena terlalu tinggi
target sasaran yang ditetapkan Pusdatin. Kami sudah berupaya bersurat ke
Kemenkes untuk mengubah target tersebut, tapi Kemenkes tidak mau mengubah
target tersebut dengan beberapa pertimbangan," katanya.
Maka dari itu, untuk meningkatkan
capaian vaksinasi, Pemkot Bandung membuat beberapa strategi pada sub PIN kedua
ini. Salah satunya dengan menginstruksikan kepada seluruh RS untuk membuka pos
vaksin.
"Di Kota Bandung ada 39 RS. Saat
putaran pertama kami hanya melibatkan 7-8 RS. Tiap RS bisa memberikan
kontribusi sasaran sampai ratusan," ujarnya.
Pihaknya pun minta seluruh RS bisa
buka pos vaksin polio sesering mungkin dan selama mungkin disesuaikan dengan
jadwal pemeriksaan balita di RS.
Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung
Ema Sumarna menyampaikan strategi lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas
"sweeping" rekan-rekan kewilayahan, puskesmas, kecamatan, kelurahan,
dan kader posyandu.
"Beberapa kelurahan melaksanakan
'sweeping' plus plus, menyisir seluruh ruang yang ada balitanya. Ternyata
hasilnya luar biasa. Banyak balita yang ada kemungkinan tidak terdata oleh
posyandu, seperti di wilayah apartemen, kos-kosan, dan perumahan kawasan
elit," ucap Ema.
Ia menambahkan, Dinkes juga perlu
mencari tahu lebih lanjut melalui RS dan dokter spesialis anak di Kota Bandung
untuk menyisir angka vaksinasi yang bisa saja terlewat.
"Bisa jadi selama ini ada dari
kalangan tertentu yang tidak vaksin ke posyandu. Tapi, vaksin ke RS besar atau
dokter anak. Sebab tidak semua masyarakat di kalangan tertentu mau memanfaatkan
faskes yang disediakan pemerintah seperti posyandu," ungkapnya.
Padahal menurut Ema, vaksinasi polio
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan kualitas SDM terbaik di
masa yang akan datang.
"Kalau fase balita itu kita harus
fokus ke kontruksi kesehatannya. Polio ini jadi salah satu upaya untuk
menyiapkan balita menajdi SDM yang optimal," imbuhnya. (din/red).
.jpeg)
