 |
| Anggota Komisi II DPRD Jabar H.Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDIP (foto:ist) |
Menurut anggota Komisi II DPRD Jabar,
H. Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDIP,
belum tercapainya tergat dibidang pertanian sudah seharusnya dilakukan
evaluasi secara komprehensif terhadap perangkat daerah bidang perekonomian,
baik secara structural maupun fungsional.
Hal ini penting, mengingat hasil
kajian dan pendalam Pansus I DPRD Jabar (LKPJ Gubernur 2022), bahwa walaupun
Indek Pembangunan Manusia (IMP) Jabar mengalami kenaikan dari 72,45 poin pada tahun 2021 menjadi 73,12 poin
pada tahun 2022. Namun, kenaikan IPM
belum sejalan dengan peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan tarap hidup petani.
“ Provinsi Jabar merupakan lumbung
pangan nasional, namun menempati urutan ke 30 dari 34 provinsi se-Indonesia.
Hal ini menandakan bahwa pemerintah provinsi Jabar masih sangat kurang dalam
mendukung sector ketahanan pangan”.
Demikian dikatakan Syamsul Bachri
saat dimintai tanggapannya terkait rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2022,
hasil pendalaman LKPJ Gubernur 2022, Selasa (16/5/2023).
Dikatakan, banyak belum tercapainya
target sector pertanian tentunya tidak terlepas dari beberapa vactor,
diantara; masih belum optimal dan
sinkronisasi program lintas perangkat
daerah.
Masih minimnya pengalokasian
anggaran untuk sector pertanian; masih kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi
para petani dalam meningkatkan produksi pertanian. Program petani milenial masih
jauh dari yang diharapkan.
“ Harus diakui bahwa sudah beberapa
tahun ini, tenga penyuluh pertanian semakin berkurang, karena banyak penyuluh
ASN yang sudah pension. Sedangkan penyuluh Non ASN sekarang ini rata-rata masih berstatus tenaga harian lepas (THL),
sehingga kurang maksimal dalam memberikan penyuluhan kepada para petani”, ujar
Politisi PDIP Jabar ini.
Lebih lanjut, Anleg dari Dapil Jabr
XII (Kab/kota-Cirebon-Kab Indramayu) ini mengatakan, dalam berbagai kesempatan,
Komisi II yang membidangi sector Perekonomian saat rapat dengan mitra komisi, terus
mendorong agar anggaran sector perekonomian setiap penyusunan anggaran kiranya
dapat tambahan alokasi anggaran.
Namun, walaupun antara Komisi II dan
OPD mitra sudah ada kesepakatan, tetapi ketika dibahas di Badan Anggaran DPRD
dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, anggaran usulan untuk sector
perekonomian tersebut dipenggal.
Nah, disini kelihatan, bahwa Good
will pemprov Jabar untuk mendorong sector perekonomian masih jauh dari harapan, jadi sangat wajar kalau nilai tukar petani (NTK) Jabar berada di
urutan ke 30 dari 34 provinsi se Indonesia, tegas matan Ketua DPC PDIP Kab
Indramayu ini.
Komisi II juga mendorong agar
dilakuka pembinaan kepada masyarakat petani agar ketahanan dan kemandirian
pangan di Jabar tetap terjaga. Namun, yang paling penting itu, menaikan
sector pertanian dan rumpunya hingga 5%
dari ABD setiap tahunnya, tandasnya. (Adip/Sein).
