Petugas Dinas KPP sedang memeriksa kesehatan hewan kurban (foto:ist) |
Terkait akan kebutuhan hewan kurban,
Anggota Komisi II DPRD Jabar.H. Symasul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDI Perjungan
minta Pemprov Jabar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) dan
juga DinasKesehatan Jabar untuk melakukan perketatan terhadap setiap hewan kurban yang masuk wilayah Jabar .
Periksa dengan teliti setiap hewan
kurban yang masuk wilayah dari daerah manapun, baik dari Jateng, Jatim, NTB maupun
dari luar negeri. Perketatan hewan kurban sangat penting, mengingat hingga saat
ini masih ditemukan hewan yang terkena Penyakit Mulut da Kuku (PMK) , untuk itu
perlu diantisipasi, jangan sampai hewan yang dikirim dari luar Jabar terjangkit
PMK.
Guna mengantisipasi kekhawatiran
masyarakat akan ada hewan kurban terkena PMK, maka Komisi II DPRD Jabar minta
kepada Pemprov Jabar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) juga
Dinas Kesehatan, melakukan pengecekan dan memastikan kesehatan hewan kurban,
sehingga layak dikonsumsi masyarakat.
Demikian dikatakan Syamsul Bachri saat
dimintai tanggapannya terkait kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Kurban
2023/ Idul Adha 1444H, Minggu (18/6/2023).
Untuk mengantisipasi akan hewan
terindikasi PMK maka Komisi II sudah minta kepada DKPP dan Dinkes Jabar agar
segera menebar Tenaga Kesehatan Hewan (TKS) di seluruh wilayah Jabar.
Selain itu, Komisi II juga minta
agar UPTD di bawah DKPP Jabar terutama yang berada di wilayah perbatasan Jateng
, Banten dan DKI Jakarta untuk memperketat pemeriksaan hewan yang akan masuk
Jabar.
Perketat pemeriksaan hewan di
pos-pos ceck poin yang akan masuk ke Jabar, tampa surat keterangan resmi dari
dinas terkait asal daerah bebas PKM sejogya di putar balik, jangan ada
toleransi.
“Jika lolos karena kongkalingkong petugas di cek point perbatasan, hal ini juga perlu antisipasi di jalur-jalur tikus oleh petugas kab/kota yang memahami route tersebut” tandasnya. (AdiP/sein).