 |
| Anggota Komisi II DPRD Jabar Ir.H. Herry Dermawan dari Fraksi PAN (foto:ist) |
“ Dalam beberapa kali Komisi II DPRD
Jabar rapat kerja Dinas Kehutanan maupun
Dinas Lingkungan Hidup, kita sering sampaikan bahwa permasalahan lahan
kritis merupakan salah satu isu penting
dan harus serius dalam penanganannya. Karena dampak negatif lahan kritis
berakibat bencana alam, seperti Longsor, Bajir dan juga kekeringan”.
Demikian dikatakan Herry Derwaman, saat
dimintai pendapatnya terkait penanganan lahan kritis di Jabar dan dapak
negatifnya, Minggu (2/7/2023).
Herry juga mengatakan, saat dan
beberapa kedepan Jabar memasuki musim kamarau el-nino, hal ini tentunya akan
terjadi kekeringan sehingga lahan kritis akan bertambah. Bahkan dampak lainnya yaitu kemungkinan besar
akan gagal panen di sector pertanian
Dalam menghadapi kekeringan, kita
sudah rapat lintas Komisi dan lintas mitra OPD agar perlu diantisipasi, sehingga
Jabar tidak terjadi kekurangan pangan.
Untuk itu, Komisi II mendorong mitra kerja seperti Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, agar terus berinovasi dalam mengembagkan dan meningkatkan produktifitas pertanian. tadasnya.
Untuk diketahui bahwa berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Jabar, lahan kritis di Jabar saat ini masih ada seluas 324 ribu hektare yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jabar.
Untuk di Daerah Aliran Sungai (DAS)
Citarum lahan kritisnya seluas 76.976
Ha. Sedangkan yang sangat kritis di
Citarum seluas 2.692 Ha, Kritis sedang seluas 188,302 Ha dan potensi Kritis
seluas 191.120 ha.
Pemrov Jabar memalui Dinas Kehutanan
menargetkan dalam 10 tahun kedepan lahan-lahan kritis sudah di rehabilitasi
semua.
“Lahan kritis di Jabar seluas 324
ribu Ha tersebut, kita targetkan dalam 10 tahun dapat tuntas, dengan rincian
setiap tahun seluas 30 Ha lahan kritis kita rehabilitasi”, kata Kepala Dinas
Kehutanan Jabar, Budi Susatijo belum lama ini.
Adapun terkait pembiayaan mengatasi lahan kritis di Jabar, Pemprov Jabar menyediakan anggaran dari APBD dan dan Pusat (APBN) serta bekerjasama dengan pihak swasta, ujar Kadishut Jabar. (AdiP/sein).
