Sawah mengalami kekeringan saat kemarau (foto:ilustrasi) |
Perkiraan yang disampaikan oleh BMKG
tentunya harus menjadi perhatian dan diantipasi pemerintah agar Indonesia
khusus di Jabar, sebagai salah satu lumbung ketahanan pangan Nasional tidak
terjadi gagal tanam dan gagal panen.
“Apa yang dilansir oleh BMKG tentunya
menjadi ancaman yang harus diantisipasi oleh pemerintah agar produktivitas
pertanian tetap terjaga, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu”, kata Herry
Dermawan, baru-baru ini.
Untuk itu, Komisi II DPRD Jabar, terus mendorong Pemerintah Provinsi Jabar dan
Kabupaten-Kota se Jabar untuk dapat meningkatkan produksi pangan dan menjaga
ketahanan pangan Regional dan Nasional.
“ Kita (Komisi II) mendorong produksi pangan
agar terus dapat ditingkatkan, namun kita juga harus mempertimbangan dan
mengantisipasi ancaman cuaca ekstrim dan musim kemarau”, ujar Politisi senior
PAN Jabar ini.
Ia menambahkan, bahwa ada beberapa hal yang harus
diantisipasi dengan memperbaiki sarana-prasarana infrastruktur, diantaranya
memperbaiki irigasi, mennjaga ketersediaan air untuk pertanian. Selain itu,
yang tidak kalah pentingnya yaitu ketersediaan bibit-bibit unggul hasil inovasi
dan kajian restik. Serta ketersediaan pupuk baik organik maupun non
organik.
Jadi, kita dari Komisi II DPRD Jabar sangat
mendorong pemerintah dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pangan. Bahkan dalam
rapat penyusunan anggaran, kita juga mendorong mitra dari Dinas SDA Jabar untuk memperbaiki jaringan irigasi dan membangun
embung-embung sebagai lokasi tanggapan dan menampung air.
Keberadaan embung sangat penting untuk
pertanian dalam menenuhi kebutuhan air pertanian untuk disalurkan ke
sawah-sawah saat musim kemarau. Namun,
dalam menyalur air kesawah-sawah tentunya membutuhkan jaringan irigasi yang
memadai. Sehingga, saat musim tanam walaupun cuaca ekstrim dan kemarau tetap
terairin. Tandasnya. (Adip/sein).