.jpeg) |
| Wakil Ketua DPRD Kota Bandung H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., dan Anggota DPRD Kota Bandung Asep Sudrajat dan H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., menerima audiensi perwakilan warga sekitar Masjid Al Jabbar, di Ruang Rapat Paripurna, (foto:humpro). |
Warga yang hadir diwakili unsur LPM,
LKK, Forum RW, serta Forum Warga Kawasan Al Jabbar. Warga mengeluhkan
serangkaian dampak yang timbul setelah dibukanya wisata Masjid Al Jabbar.
Ketua LPM Cimincrang, Yusuf, mengatakan,
warga mengeluhkan jalan yang sempit dan menjadi petaka lalu lintas saat mobil
dan bus wisata dari luar kota berkunjung ke Al Jabbar.
“Lalu lintas dan parkir di sekitar
kawasan Al Jabbar in dipadati pendatang yang berkunjung ke Masjid Al Jabbar.
Kepadatan ditambah saat hari libur dan ketika Persib Bandung main di Stadion
GBLA. Di sana sekarang semrawut. Kami semua terkurung oleh lalu lintas
kendaraan yang begitu padat. Karena ini hanya jalan kampung, dibebankan armada
yang bukan kelasnya. Kami mohon ada kajian ulang untuk permasalahan analisis
dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas. Kami sebagai warga merasa terbebani.
Aktifitas kami terganggu,” katanya.
Warga juga mempertanyakan adanya jalan
pendamping rel kereta api yang diatur oleh gerbang berbayar. “Padahal secara
fungsi tidak boleh menggunakan gerbang parkir. Jalan umum itu seharusnya bebas
diakses warga,” ujarnya.
Iwan Setiawan, Ketua RW 8 di Kelurahan
Cimincrang yang juga warga perumahan Griya Cempaka Arum menceritakan sulitnya
berkegiatan di sekitar perumahan.
“Kami susah keluar rumah karena
kemacetan, karena padatnya PKL. Walaupun Gubernur sudah memberikan tempat, PKL
rasanya lebih nyaman berdagang di pinggir jalan.
Bahkan ada yang sakit ambulans pun
susah untuk bersegera melintas. Hari biasa pun kemacetan itu ada. Berangkat
sekolah dan bekerja pun terganggu. Kasihan anak-anak sekolah,” katanya.
Juru parkir area dalam Masjid Al
Jabbar, Ahi menuturkan, warga biasanya meminta tarif parkir tidak dipatok,
bayar seikhlasnya. Kini, warga yang biasa menawarkan jasa parkir terusik dengan
hadirnya penataan parkir yang dikelola pihak ketiga, namun hanya menyerap 12
dari 173 warga petugas parkir yang selama ini mendapat rezeki.
Ketua Karang Taruna Kelurahan
Cimincrang mengatakan, warga menyambut baik kehadiran Masjid Al Jabbar. Banyak
warga yang bisa menawarkan jasa dan produknya di sekitar masjid dan bisa
terbantu secara ekonomi dengan adanya Al Jabbar.
Oleh karena itu, mereka memohon kepada
DPRD Kota Bandung untuk membantu nasib warga yang selama ini sudah rela
menerima aktifitas pembangunan di sekitar rumah tinggal mereka.
“Kami mohon kepada Wakil Ketua DPRD
Kota Bandung, keberadaan kami saat ini sangat gelisah. Mulai dari awal
pembangunan, dengan kebisingan, debu, kami bertahan, karena kami sangat
mendukung pembangunan masjid ini. Setelah jadi, kami sangat gelisah dengan
keputusan-keputusan pemerintah yang tidak banyak melibatkan warga sekitar,”
ujarnya.
Seorang warga lainnya, Agus, berharap
permasalahan ini mendapatkan titik temu. Sebab, selama ini tidak ada titik temu
antara kewenangan Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dalam menuntaskan masalah di
Gedebage.
Anggota DPRD Kota Bandung Asep
Sudrajat mengatakan, dewan akan memperjuangkan aspirasi ini. Apalagi masalah
ini ia alami sendiri karena ia merupakan warga setempat.
“Saya berharap Pemkot bisa mendengar
dan melanjutkan ke pemangku kepentingan Pemprov. Kemacetan yang saya alami
sendiri. Soal perparkiran yang janjinya diserahkan kepada warga juga kabarnya
tidak berpihak ke warga. Bagaimana kita dengan pertemuan ini mendapatkan
solusi. Saya berharap Al Jabbar menjadi ladang mencari rezeki masyarakat. Jadi
harus serius. Dengan pertemuan ini kita bisa mendorong sama-sama ke Pemprov,
karena tanpa mendorong ke Pemprov kita hanya bisa berharap,” ujarnya.
Anggota DPRD lainnya, Agus Andi
mengatakan, penunjukkan pengelolaan perparkiran jangan sampai menihilkan
kontribusi warga setempat. “Semoga urusan ini segera dimudahkan. Semoga Pemprov
bisa menuntaskan urusan kepentingan perut warganya,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin
Senjaya berterima kasih atas kehadiran warga Cimincrang untuk beraudiensi. Ia
menilai harus ada langkah yang ditindaklanjuti dari pertemuan itu. Yang pertama
mengkoordinasikan kepada pihak Pemprov.
“Persoalan ini yakni pengelolaan
parkir yang belum mengakomodir warga. Ekses dari keberadaan masjid terkait
kemacetan, sentra ekonominya. Bagaimana kita memastikan dari apa yang saya
tangkap warga mengharapkan saat ini ada dua lokasi berjualan yang mudah-mudahan
bisa dipermanenkan. Usulan tambahan lain juga terkait sarana jalan layang rel
kereta dan sebagainya. Insyaallah kami akan melanjutkan ini kepada Pemprov,”
tutur Edwin. (Edit/ahw).
