Suasana Dialog Ekomi yang diselenggarakan IWEB di Hotel Savoy Homann Bandung |
Pada dialog ekonomi tersebut terungkap
bahwa kontestasi politik baik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 maupun Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) diprediksi tidak akan memberikan pengaruh negatif pada
pertumbuhan ekonomi nasional dan juga di daerah. Bahkan, justru jika mampu
melihat peluang, sektor ekonomi akan tumbuh positif tahun depan.
Disamping juga penyelenggaraan Pilkada
atau Pilpres akan meningkatkan pengeluaran atau konsumsi pemerintah di Jabar.
Diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Jabar Erwin Gunawan Hutapea bahwa secara historis, pertumbuhan
ekonomi justru relatif meningkat pada saat menjelang Pemilu.
Hal itu diantaranya dipengaruhi
belanja pemerintah dan juga pengeluaran kontestan dalam pesta rakyat lima
tahunan itu. Karenanya pada Pemilu mendatang, kondisinya tak perlu
dikhawatirkan terutama dampaknya terhadap perekonomian.
“Peningkatan biasanya terjadi sejak 1
triwulan sebelum periode Pemilu berlangsung dengan tingginya pengeluaran untuk
perlengkapan dan persiapan penyelenggaraan pemilu. Pengeluaran pemerintah
tersebut memberikan efek peda sektor ekonomi lain seperti sektor industri dan perdagangan
dan sektor lainnya. Jadi Pilpres dan juga Pilkada yang diadakan bersamaan pada
2024 diperkirakan akan berdampak positif dibandingkan dengan dampak
negatifnya," jelasnya.
Erwin pun memprediksi, Pilpres dan
Pilkada yang rencananya digelar bersamaan pada tahun 2024 diperkirakan dampak
positifnya lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Pasalnya, sambung Erwin
akan banyak sektor ekonomi yang tumbuh memanfaatkan momen politik 2024.
"Historis 2014 dan 2019, kita
bisa melewati tahun politik dengan baik, ekonomi juga bisa tumbuh positif. Saya
pun yakin masyarakat saat ini sudah semakin matang dalam menjalani Pilpres atau
Pilkada dan jauh lebih kuat. Indikasinya, mampu melewati pandemi Covid-19 yang
jauh lebih berat memberikan tekanan pada kondisi ekonomi nasional dan global,”
bebernya.
Sedangkan Direktur Eksekutif
Surveilans, Pemeriksaan Statistik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Priyanto Budi
Nugroho mengatakan, yang perlu lebih diwaspadai adalah resiko perlambatan
ekonomi global. Sebab OECD memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 2,7 persen
pada 2023 dan 2,9 persen pada 2024, lebih rendah dari pertumbuhan 2022 sebesar
3,2 persen.
Isu inflasi, kata dia, masih membebani
pemulihan ekonomi. OECD memproyeksikan inflasi kawasan akan berada di level 6,6
persen pada 2023 kemudian melandai ke level 4,3 persen pada 2024. Namun,
inflasi inti diperkirakan masih persisten tinggi.
"Risiko tambahan yang perlu
diwaspadai antara lain ancaman resesi, fragmentasi geopolitik, peningkatan
beban utang dan isu climate change," katanya.
Kondisi lokal sendiri, kata dia, masih
cukup baik. Kinerja perekonomian domestik tumbuh cukup kuat. Q1 2023 ekonomi
tumbuh 5,03 persen (yoy). OECD memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,7
persen pada 2023 dan 5,1 persen pada 2024, stabil dibanding proyeksi periode
Maret 2023.
"Kita survive menghadapi pandemi
Covid-19, sekarang sudah mulai pulih. Kita optimistis Akan kembali take off
jika kontestasi politik ini berlangsung lancar, tentu tetap menjaga kewaspadaan
terkait tahun politik ini," katanya.
Adapun Guru Besar Ilmu Politik Unpad
Bandung Prof Muradi mengatakan, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga
survei menunjukan jika tidak akan muncul masalah genting pada kontestasi
politik, baik Pilpres dan Pilkada 2024.
"Menjelang 2 bulan penetapan
capres/cawapres tidak ditemukan indikator yang mengkhawatirkan," katanya.
Sementara itu, diterangkan Sekretaris
DPP Apindo Jawa Barat Martin Chandra satu hal yang perlu dikhawatirkan
menjelang Pemilu adalah regulasi pemimpin baru dalam hal investasi atau
kebijakan bagi para pengusaha.
Menurutnya, lumrah terjadi apabila ada
pergantian kepala negara atau daerah, maka ikut berganti juga kebijakannya.
Meski begitu, ia meyakini para
pengusaha tak perlu khawatir akan hal ini sebab ada hubungan mutualisme antara
pemerintah dengan pengusaha yang selama ini terjalin.
Acara dialog ekonomi sendiri
dilangsungkan usai dilaunchingnya kepengurusan IWEB yang dibentuk pada 12 Mei
2023. IWEB adalah ikatan atau forum wartawan yang biasa melakukan peliputan
pada desk ekonomi dan bisnis dari berbagai media massa nasional dan lokal
terutama di Bandung.
Dikatakan Sekretaris Umum IWEB, Arif
Budianto kehadiran IWEB bagian dari semangat rekan-rekan wartawan yang selama
ini bertugas di desk ekonomi dan bisnis agar lebih terorganisisir. Bertolak
belakang dari itu juga, maka acara launching IWEB dirangkai sekaligus dengan
pelaksanaan dialog ekonomi sebagai upaya memperkenalkan kepada masyarakat luas
dan membangun persepsi positif atas kondisi ekonomi ke depan terkait kontestasi
Pilpres dan Pilkada 2024. (*/red)