 |
| Anggota Komisi II DPRD Jabar Ir.H.Herry Dermawan dari Fraksi PAN (foto:ist). |
Alih fungsi lahan ini tentang menjadi
tantangan bagi pemerintah daerah untuk
mempertahankan kelangsungan ketahanan
pangan. Ditambah lagi saat ini dan beberapa kedepan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) baik
dari kalangan ASN maupun Non ASN sudah semakin krisis. Hal ini juga terjadi di
provinsi Jawa Barat.
“ Untuk diketahui bahwa tenaga PPL merupakan
ujung tombak pertanian sekaligus mitra
pembina bagi para petani. Namun, sudah beberapa tahun belakangan ini, Provinsi
Jabar sudah mengalami krisis tenaga PPL karena sudah cukup banyak tenaga
PPL dari kalangan ASN yang pension. Sementara
tenaga PPL Non ASN (Tenaga Harian Lepas/THL-red) juga kurang mendapat perhatian dari
Pemerintah provinsi Jabar, terutama soal kesejahteraannya”.
Demikian dikatakan Ir.H.Herry Dermawan
saat dimintai tanggapannya terkait krisis tenaga PPL di Jabar, melalui telepn
selulernya, Rabu (5/7/2023).
Dikatakan, permasalahan krisis tanaga
PPL ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan berdampak terhadap
produksi pertanian yang otomatis akan berdampak langsung terhadap ketahanan
pangan”,
Keberadaan Petugas PPL sebagai ujung
tombak pertanian dan mitra pembina bagi para petani, sekaligus sebagai agen
perubahan dibidang pertanian dalam
meningkatkan hasil pertanian dan juga membina dan melatih agar hasil pertanian
dapat dioleh menjadi berbagai produk olahan makanan dan minuman.
Dikatakan, sebagai provinsi penyumbang ketahanan pangan nasional,
idealnya 1petugas PPL memegang hanya 1 desa binaan, hal ini
agar lebih optimalnya, Namun, realitanya 1 PPL memegang 3 sampai 4 desa binaan,
kata Politisi senior PAN Jabar ini.
Herry Dermawan yang juga Ketua Badan
Kehormatan (BK) DPRD Jabar ini mengatakan, krisisnya tenaga PPL ini sangat berdampak terhadap hasil produksi pertanian.
Sementara, lahan pertanian di provinsi Jabar
masih cukup luas yang tersebar di 5.312 desa di Jabar, Namun berhubung jumlah personil PPL semakin berkurang,
akhirnya terpaksa satu orang PPL harus menangani atau megang 3 sampai 4 desa
binaan.
Saat ditanya, kenapa hingga kini belum
ada penambahan PPL dari ASN ?… kita di
Komisi II DPRD Jabar sudah meminta pemprov Jabar melalui dinas terkait mitra
Komisi II, namun, hingga kini kita belum tahu apa yang jadi permasalahan,
sehingga hingga kini belum ada penambahan PPL.
Mungkin karena persyaratan atau karena lain yang kita tidak ketahui,
ujar wakil rakyat dari Dapil Jabar 13 (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis,
Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran) ini.
Para tenaga PPL itu, memiliki keilmuan
bidang pertanian dan penyuluhan untuk
membina dan melatih para petani agar
produksi hasil pertanian meningkat.
Bahkan, para petani juga dilatih dan dibina untuk dapat mengolah
hasilnya menjadi berbagai produksi pertanian yang memiliki nilai jual, sehingga
tarap hidup petani dapat meningkat.
Lebih lanjut Herry mengatakan, bahwa
di Provinsi Jawa Barat ini ada 3
kelompok Penyuluh Pertanian Lapangan
(PPL), pertama PPL yang PNS, kedua PPL yang PHL (Pekerja Harian Lepas)
juga terbagi dua, ada yang di gaji
Pemerintah Provinsi dan yang digaji oleh
pemerintah pusat
Hanya dari ketiga kelompok PPL itu Herry menyebut, ada yang
yang membuatnya prihatin, yakni
penghasilan atau gaji PPL yang ditempatkan oleh pemerintah pusat di Jawa
Barat, penghasilan mereka itu sangat
minim.
“Dibawah UMR, bahkan kurang dari
separuh gaji PPL yang digaji Pemerintahan Provinsi. Jadi yang provinsi itu Rp.
3 jutaan sekian yang itu (PPL Pusat) Cuma Rp. 1,4 jutaan,” sebutnya.
Untuk itu Herry mengingatkan. “Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi
Jabar sebagai leading sector harus bisa
memikirkan, mencari celah aturan agar kita bisa memberikan bantuan honor kepada
PPL Pusat, karena bagaimana pun juga user nya adalah Jawa barat, tandasnya.
(AdiP/sein).
