 |
| Pimpinan DPRD dan Plh Wali kota saat menghadiri Road Show Bus KPK " Jelajah Nusantara" di Gedungsate Bandung |
Acara ini dihadiri Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T., Plh. Wali Kota Bandung Ema Sumarna, serta para petinggi unsur Forkopimda Kota Bandung.
Wawan menjelaskan, acara ini merupakan
tur KPK ke sejumlah kota dan kabupaten untuk menggelorakan budaya antikorupsi.
Selain menyosialisasikan nilai-nilai budaya antikorupsi, KPK juga menggencarkan
upaya pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dan pemerintah, terutama
menjelang perhelatan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, hingga Pemilihan
Kepala Daerah Serentak 2024.
Dalam “Jelajah Nusantara ini” KPK
mengenalkan 9 nilai antikorupsi yang dibentuk dalam slogan “Jumat Bersepeda
KK,” yang mengandung makna Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana,
Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.
“9 nilai antikorupsi ini ditanamkan ke
seluruh masyarkat lewat berbagai cara seperti tarian, gim, hingga festival
film. Kalau dijalankan, 9 nilai antikorupsi ini tidak akan ada kejadian seperti
yang sudah-sudah. Ini diimplementasikan mulai dari diri sendiri. Mari kita
budayakan ke depan. Kota Bandung bisa menjadi kota berbudaya antikorupsi,”
katanya.
Wawan menambahkan, selain menanamkan 9
nilai antikorupsi, menjelang Pemilu 2024 ini KPK menaruh perhatian penting
dalam pendidikan antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat. Dari hasil
kajian KPK terhadap situasi dan kondisi Pemilu 2019 yang lalu, maka mendekati
2024 ini KPK juga mengampanyekan bagaimana upaya masyarakat untuk menolak
politik uang dalam slogan “Hajar Serangan Fajar.”
“Karena ternyata dari hasil kajian,
2019 itu masih terjadi dan banyak terjadi. Bahkan kita melihat banyak spanduk
di daerah tertentu ‘Kami masyarakat siap menerima serangan fajar.’ Kalau dulu
kita sering mendengar beberapa pejabat kita, ‘ambil saja uangnya, jangan pilih
orangnya.’ Kalau kita berkaca ke situ, sebetulnya kita tidak amanah. Uangnya
mau, tetapi tidak amanah. Yang amanah itu ambil uangnya, pilih orangnya.
Makanya supaya kita tidak khianat, tolak uangnya jangan pilih orangnya,”
katanya.
Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan
menuturkan, DPRD Kota Bandung mengapresiasi kegiatan KPK ini. Ada beberapa hal
prinsip untuk mencegah korupsi. Mudah-mudahan ini kegiatan yang bisa
diimplementasikan di Kota Bandung.
Khusus Kota Bandung, ia berharap ada
penguatan dari inspektorat agar aspek-aspek yang menjadi kunci pencegahan
korupsi bisa diterapkan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung.
Dalam tema besar yang khusus diusung
untuk Pemilu 2024, kata Tedy, tentu DPRD Kota Bandung sangat mendukung dan
harus terus digaungkan sejak awal sebagai bagian edukasi untuk masyarakat.
Banyak jargon-jargon yang sangat menarik mudah-mudahan bisa disosialisasikan di
berbagai sudut Kota Bandung.
“Dengan bahasa yang mudah dicerna akan
semakin menguatkan Pemilu yang bersih dan melahirkan para pemimpin yang
berintegritas dan memiliki kompetensi,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad
Nugraha mengatakan, gerakan yang diterapkan KPK ini tergolong luar biasa. Acara
road show KPK ini akan menambah upaya pencegahan korupsi yang sudah diterapkan
DPRD Kota Bandung.
Dalam beberapa kegiatan termasuk saat
reses, kata Achmad, DPRD Kota Bandung terus menggaungkan perilaku antikorupsi
kepada masyarakat karena efek buruk yang akan menimpa akan berpengaruh pada
pembangunan SDM Kota Bandung ke depan.
“Ada tema yang paling penting sekali,
‘Hajar Serangan Fajar.’ Ke depan, masyarakat harus sudah tahu calon siapapun,
tidak ada lagi orang yang memanfaatkan masyarakat dengan uang. Karena ini akan
berdampak ke masa depan Kota Bandung. Siapapun calon wali kota, anggota
legislatif, tidak boleh lagi melakukan money politic. Masyarakat harus menjaga
harga diri, tidak bisa dibeli uang sebesar apapun,” tutur Achmad.
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Kurnia
Solihat menyatakan, perilaku antikorupsi sangat dipengaruhi oleh karakter
seseorang. Oleh karena itu, kunci utama budaya antikorupsi ialah menanamkan
pendidikan moral dan akhlak yang kuat agar selalu terbiasa menghindari potensi
koruptif.
“Bagaimana pun sistem yang baik,
aturan yang baik, tanpa moral dan akhlak yang baik, korupsi tetap akan terjadi.
Yang paling penting bagi kita semua adalah kembali kepada diri masing-masing.
Moralnya, integritasnya harus dipertegas. Dengan integritas, yang
dipermasalahkan bukan aturan yang menghalangi, tetapi akan muncul kepercayaan
pada Yang Maha Melihat. Tidak ada yang lain. Kembali kepada diri, dia harus
yakin bahwa hidup tidak kekal di dunia, tetapi di akhirat. Apa yang akan dibawa
ke akhirat,” tuturnya.
Plh. Wali Kota Bandung Ema Sumarna
mengatakan, di bawah pengawasan DPRD, Pemerintah Kota Bandung ingin
menghadirkan good governance dan clean government.
“Ini satu nilai yang sangat luar biasa.
Kami didampingi DPRD sebagai pengawas penyelenggara pemerintah. Dewan sebagai
penyelenggara pemerintah fungsi utamanya mengawasi kemudian bagaimana memonitor
penyusunan anggaran dan berkenaan dengan aspek regulasi,” ujarnya.
Ketua KPU Kota Bandung, Suharti,
menambahkan, pada Pemilu 2019 masih menyisakan hal-hal yang berkaitan dengan
politik uang. KPU berharap kepada masyarakat untuk memegang integritas dari
dalam diri sendiri.
“Memilih sesuai dengan pilihannya
sendiri, tidak hanya karena amplop, tidak hanya karena rayuan dari calon
ataupun siapapun. Kita harus punya kedaulatan atas diri kita sendiri, siapa
yang akan kita pilih adalah pilihan kita sendiri dan bukan karena amplop atau
lain sebagainya. Kalau kita menerima amplop kita menggadaikan diri kita sendiri
untuk lima tahun ke depan,” katanya. (Editor/red).
.jpeg)
