Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna memberikan keterangan terkait Darurat Sampah |
Keputusan Gubernur Jawa Barat
tersebut tertuang dalam surat Nomor 658/Kep.579-DLH/2023 tentang Penetapan
Status Darurat Sampah Bandung Raya, yang ditetapkan pada 24 Agustus 2023.
Atas hal itu, Plh Wali Kota Bandung,
Ema Sumarna menyebut, keputusan Wali Kota Bandung terkait status kedaruratan
sampah baru saja ditandatangani, Senin 28 Agustus 2023.
Ema menyebut untuk mengakselerasi
penanganan sampah, Pemkot Bandung juga telah membentuk Satuan Tugas Kedaruratan
Sampah.
"Kita juga sudah berkoordinasi
dengan Forkopimda menyatakan kota Bandung sedang darurat sampah sehingga di
dalamnya kita bentuk satgas per hari ini. Saya tandatangani dan itu melibatkan
semua unsur mulai dari kepolisian, TNI, dan sebagainya," kata Ema, Senin
28 Agustus 2023.
Melihat situasi terkini di TPA
Sarimukti, Ema menyebut kini Pemkot menjajaki kerja sama dengan Pusat
Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) TNI AD untuk memanfaatkan lahan di kawasan
Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav) di
Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Kerja sama ini terkait pemanfaatan
lahan Pussenkav untuk keperluan penanganan sampah di wilayah Kota Bandung.
Lahan sekitar 3 hektare di Pussenkav diperkirakan mampu membantu penanganan
sampah di Kota Bandung.
"Besok, kami akan menghadap
Komandan Pusenkav yang punya lahan di Cirata. Kalau dizinkan kita akan
manfaatkan," katanya.
Ia menerangkan, dengan adanya status
tersebut, Pemkot Bandung siap untuk memanfaatkan anggaran Biaya Tak Terduga
(BTT) untuk mengatasi masalah sampah di Kota Bandungm
"Sehingga kalau perlu anggaran
karena kita sudah berlakukan kedaruratan, tentu dana BTT bisa dimanfaatkan.
Tapi tergantung izin pusenkav, kalau tidak diizinkan kita tetap mendorong TPA
Sarimukti tapi di sana belum normal," ujarnya.
Sampai saat ini, kata Ema ada
sekitar 8.000 ton sampah yang belum bisa diangkut. Apabila alternatif tidak
diambil secepatnya maka dikhawatirkan akan semakin membengkak.
"Kalau kita 241 ritasi, kemarin
Bandung baru 100 ritasi. Kalau tidak ada alternatif ini tentu akan kewalahan.
Hitungannya 1.300 setiap hari sekarang sudah 8000 sekian ton sampah yang tidak
bisa kita geser ke TPA," ungkapnya.
"Makanya kita benar-benar ingin
mendapatkan data dukung untuk memanfaatkan lahan milik Pusenkav. Saya punya
keyakinan itu bisa kita manfaatkan," imbuhnya. (rob/red).