.jpg) |
| Plh Wali kota Bandung Ema Sumarna mengatakan bahwa Pemkota Bandung akan memperbanyak KBS dan TPST |
Ema menyampaikan, ada beberapa langkah
yang sedang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengantisipasi
sisa sampah yang tak tertampung di TPA Sarimukti. Salah satunya melalui kawasan
bebas sampah (KBS)
"Mengubah mindset dan perilaku
itu tidak mudah. Kita sedang berjuang agar KBS itu semakin banyak. Tiap bulan
saya evaluasi bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Kita
terus mendorong masing-masing kecamatan itu berlomba untuk menghadirkan dan
memperbanyak KBS," jelas Ema.
Menurutnya, jika jumlah KBS bertambah
signifikan, maka otomatis ritase ke Sarimukti pun akan berkurang. Namun, jika
melihat kondisi saat ini ditambah pengurangan ritase sampah untuk Kota Bandung,
ia mengatakan butuh upaya lebih keras.
"KBS belum siap, masyarakat pun
masih terus berproses dalam memilah sampah, lalu Sarimukti dikurangi, itu juga
tidak mudah. Makanya kita terus koordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Walaupun
kita juga paham Sarimukti itu tidak bisa untuk selamanya," ungkapnya.
Bahkan, Ema mengatakan, jika TPA
Sarimukti tidak dikelola dengan maksimal, bisa jadi bom waktu. Sebab sistem
pengolahan sampahnya masih konvensional yaitu open dumping.
"Kalau di bawah sudah tidak kuat,
ada aspek gas, saya pikir bisa menimbulkan persoalan. Maka dari itu, sambil
menunggu proses Pemprov untuk kesiapan yang ada di Legok Nangka, kita akan
perbanyak KBS," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala DLHK Kota
Bandung, Dudy Prayudi memaparkan, saat ini jumlah sampah di Kota Bandung yang
dibawa ke TPA Sarimukti sebanyak 1.300 ton. Sedangkan, nantinya akan dibatasi
hanya menjadi 868 ton.
"Hari Jumat kemarin, kita sepakat
untuk mengurangi ritase ke TPA Sarimukti. Untuk Kota Bandung karena paling
besar, maka kita minta pengurangannya itu secara bertahap," ucap Dudy.
Selama 5 bulan ke depan sampah Kota
Bandung ke TPA Sarimukti berkurang 10 rit dari ritase yang sekarang. Saat ini
ritase normal yang tercatat di Pengelolaan Sampah Tingkat Regional (PSTR)
sebanyak 259 rit.
"Mulai akhir Agustus selama 5
bulan kita wajib mengurangi 10 rit dari situ. Sambil kita berproses mengurangi
sampah di daerah kota. Semoga bisa berkurang lebih dari 10 rit," harapnya.
Selain itu, upaya lain yang ditempuh
Pemkot Bandung adalah dengan menghadirkan tempat pengolahan sampah terpadu
(TPST). Diharapkan dengan adanya TPST bisa mengurangi lebih banyak lagi sampah
ke TPA.
"Ada 3 TPST yang akan dibangun
Kementerian Pekerjaan Umum tahun ini yakni di Nyengseret, Taman Tegalega, dan
eks TPA Cicabe. Sistemnya menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel
(RDF)," jelasnya.
Hasil dari RDF ini merupakan bahan
bakar pengganti batu bara yang akan dikirimkan ke pabrik tekstil dan semen.
"Selama 10 bulan nanti biaya
operasional didanai Kementerian PU. Setelah itu oleh Pemkot Bandung. Kalau ini
bisa beroperasi, minimal kita bisa mengurangi 100 ton sampah. Belum ditambah
kita akan menerapkan TPST versi Banyumas," lanjut Dudy.
Untuk TPST versi Banyumas, ia
menambahkan, rencananya akan dibangunan di 10 lokasi. Rencana tersebut menunggu
hasil keputusan dari legislatif.
"Semoga nanti bisa segera
disetujui dewan. Sehingga di tahun ini akan banyak TPST yang ada di Kota
Bandung," ungkapnya.
Selain itu, Dudy menyebutkan pada
bulan Juli 2023, sudah ada 221 KBS di Kota Bandung atau sekitar 13,3 persen
dari total seluruh RW sudah masuk KBS.
"Dua upaya itu yang akan terus
kita lakukan, yakni pengurangan dari sumber sampah RT dan RW agar tercipta KBS,
serta membangun TPST di beberapa titik," tuturnya. (din/red).
