 |
| Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menghadiri Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung Tahun 2023, di Hotel Harris, Bandung, |
Hadir Ketua DPRD Kota Bandung H.
Tedy Rusmawan, A.T., M.M., serta para Wakil Ketua DPRD Ir. Kurnia Solihat, H.
Achmad Nugraha, D.H., S.H., dan Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M. Acara ini juga
dihadiri Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah, S.Pd., Wakil Ketua
Komisi B H. Wawan Mohammad Usman, S.P., Sekretaris Komisi B Rieke Suryaningsih,
S.E., serta para Anggota Komisi B Hj. Siti Nurjanah, S.S., Christian Julianto
Budiman, Folmer Siswanto M. Silalahi, S.T., H. Asep Mulyadi, Dudy Himawan,
S.H., Agus Salim, dan N. Wina Sariningsih, S.E.
Dari Pemkot Bandung hadir Plh. Wali
Kota Bandung Ema Sumarna, bagian Ekonomi Setda Kota Bandung, serta jajaran
direksi dan dewan pengawas BUMD Kota Bandung.
Seperti diketahui, Kota Bandung
memiliki empat perusahaan pelat merah meliputi Perumda Bank Bandung, Perumda
Tirtawening, Perumda Pasar Juara, dan PT Bandung Infra Investama (BII). Bank
Bandung mengisi sektor perbankan, Tirtawening menyediakan layanan air bersih
dan pengolahan limbah, Pasar Juara mengelola 37 pasar tradisional, dan PT BII
yang ditugaskan mengurus transportasi massal, telekomunikasi pasif, dan
menyediakan hunian warga.
Tedy Rusmawan mengatakan, DPRD
memiliki tiga parameter terkait harapan publik Kota Bandung kepada BUMD Kota
Bandung. Terkait pelayanan, BUMD ini memang masih harus mengupayakan
peningkatan kualitas kinerja dari waktu ke waktu. Responsif pada keluhan warga
juga menjadi penting. Selain kecepatan kunjungan langsung ke lokasi aduan,
respons cepat juga harus dihadirkan dalam layanan pesan digital.
“Lewat media sosial misalnya,
merespons dengan cepat keluhan warga sebelum menurunkan tim untuk membenahi
masalah. Masyarakat tuntutannya sangat tinggi kepada pemerintah.
Sedikit-sedikit viral. Ini mendorong kita se-gercep mungkin, secepat mungkin
memberikan layanan terbaik kepada warga,” ujar Tedy.
Ia juga meminta Perumda Tirtawening
untuk segera mencari cara untuk mengurangi dampak-dampak dari musim kemarau
bagi ketersediaan layanan air bersih.
“Air menjadi kebutuhan penting buat
masyarakat. Saat ini relatif ditindaklanjuti. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih
optimal lagi,” ujarnya.
Tedy juga mendengar keluhan aspirasi
terkait pasar tradisional. Masalah ketiga terbesar hampir setiap pekan aspirasi
diterima DPRD dari pedagang pasar, aktivis pasar, warga pembeli, yang menunggu
pelayanan dan solusi dari Perumda Pasar. Agenda Komisi B yang lebih dari 90
persen berisi aspirasi soal pasar. Surat-surat yang masuk ke kami juga dari
berbagai aspirasi terkait pasar,” katanya.
Perhatian juga diharapkan tertuju
pada penanganan Pasar Sadang Serang pasca kebakaran yang terjadi 4 Agustus
2023. Ia prihatin para pedagang berjualan tanpa atap, di tengah angin yang
sedang kencang.
“Tolong dicarikan solusi. Semua
pasar yang di bawah Perumda Pasar Juara harus segera dibantu. Ini yang kita
tunggu. Apalagi banyak para pedagang yang lansia. Jadi mohon pelayanan bagi
pedagang terus ditingkatkan, sekaligus akan menambah kenyamanan bagi para
pembeli,” tuturnya.
Untuk PT BII, Tedy berharap
target-target pencapaiannya sudah segera diperlihatkan. Ia berharap selepas
Covid kinerjanya bisa bergerak cepat. “Kiara Artha semakin ramai. Mudah-mudahan
sewanya bisa berdampak pada PAD Kota Bandung. BII ada di sektor properti selain
bidang infrastruktur lainnya bisa terus digenjot. Pelayanan kepada masyarakat
juga bisa ditingkatkan, terutama kepada sektor UMKM,” ujarnya.
Tedy kembali mengingatkan sejauh
mana BUMD bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD) Kota
Bandung. DPRD masih memaklumi kondisi setelah Covid-19, tetapi sudah saatnya
bangkit dan membuktikan kinerja perusahaan.
“Sampai kapan kita diberikan kabar
gembira. Karena selama ini kabarnya masih belum menggembirakan.
Hitungan-hitungannya juga harus realistis, apa yang bisa diikhtiarkan, seberapa
banyak kontribusi BUMD bagi Kota Bandung. Mudah-mudahan evaluasi kinerja ini
menjadi ikhtiar bersama untuk meningkatkan PAD Kota Bandung” ujarnya.
Ia berharap BUMD Kota Bandung juga
menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi permasalahan pengangguran.
“Tetapi paling tidak, tidak ada PHK di BUMD kita. Sehingga penyerapan tenaga
kerja bisa berdampak baik bagi Kota Bandung,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kurnia Solihat
meminta Perumda Pasar untuk segera membenahi perusahaan. Sejumlah perjanjian
kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola pasar juga harus ditinjau ulang.
“Kami ingin menegaskan lagi kepada
Perumda Pasar. Tidak ada perjanjian kerja sama sebagai contoh yang baik.
Padahal jika pelayanan baik, pedagang dan pembeli juga akan semakin suportif.
Jadi sangat kompleks permasalah di pasar ini. Intinya semua harus melaksanakan
peraturan yang ada di dalamnya. Apalagi perjanjian kerja sama di dalamnya,
harus dibereskan secara komprehensif supaya terlahir win-win solution,”
ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Achmad Nugraha
mengungkapkan, BUMD yang ada di Kota Bandung ini tidak memperlihatkan kemajuan.
Beberapa kali evaluasi tetapi tidak menunjukkan perkembangan berarti. Bank
Bandung sudah seharusnya bisa melepas ketergantungan dari bantuan penyertaan
modal dari pemerintah. Pengelolaan pasar juga terpantau masih semrawut dan
belum terlihat ada perbaikan dari Perumda Pasar. PAD juga minim. Tugas PT BII
terkait ducting kabel-kabel, transportasi massal, sampai hunian juga belum
terlihat pekerjaannya. Sementara Perumda Tirtawening harus menjamin layanan
bagi penggunanya. Jangan sampai tagihan berjalan saat layanan air terhenti.
Achmad menambahkan, yang perlu
didorong pada BUMD ini adalah soal kemampuan untuk menarik investor. Status
Perumda seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendatangkan minat investasi agar
mampu meringankan beban dalam mengembangkan kinerja perusahaan.
“Ini kan perusahaan, kreatif dong.
Cari investasi. Bagaimana mau maju kalau tidak bisa mendatangkan investasi,”
tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Edwin Senjaya
mengingatkan kembali komitmen BUMD untuk memenuhi tujuan melayani publik dan
juga memberikan kontribusi bagi PAD Kota Bandung. Evaluasi kinerja BUMD ini
sudah beberapa kali digelar, namun, ia melihat penyelesaian persoalannya belum
sesuai harapan.
“Evaluasi kinerja ini bukan sekali
dilakukan. Setiap tahun dilakukan. Bahkan dalam rapat kerja di kantor kami,
bersama BUMD bukan satu, dua kali. Sudah terlalu sering. Dari segala teori
sudah dilakukan. Walaupun kami memberikan apresiasi dalam upaya memperbaiki,
pembenahan persoalannya belum optimal, belum mencapai harapan yang kita
inginkan,” ujarnya.
Ia menyoroti penurunan performa
kerja dari Perumda Pasar Juara yang mendapatkan penilaian paling rendah. Edwin
menjelaskan, di pasar itu masalahnya bukan teori, tetapi potensi gangguan di
lapangan.
“Saya berharap dari forum ini bisa
menghasilkan yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah. Dewan
selalu mendukung kebijakan yang memang untuk kepentingan masyarakat Kota
Bandung,” tutur Edwin.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung
Nunung Nurasiah meminta rekomendasi yang telah dibuat oleh Tim Ahli untuk
dikaji lebih rinci bersama BUMD yang ada. Hal ini penting karena di atas kertas
pola penyelesaian setiap tahun selalu menemui kendala. Yang harus dibuktikan,
kata Nunung, adalah komitmen BUMD untuk segera menciptakan keuntungan bagi
kepentingan warga Kota Bandung.
“Kami mengucapkan terima kasih
kepada tim ahli. Ada solusi yang bisa diaplikasikan oleh BUMD. Tetapi kami
berharap, tingkatkan komitmen untuk progress perbaikan. Kalau kita merugi,
keadaannya akan selalu sama dengan sebelumnya,” katanya.
Meski kondisinya karut marut, ia
mengaku prihatin. Yang harus dilakukan adalah tetap optimistis masa-masa
menjelang lebih baik daripada sekarang.
“Karena kami prihatin. Ada BUMD yang
sehat, dan kurang sehat. Kita harus ingat kembali tujuan BUMD dibentuk, yaitu
untuk meningkatkan kesejahteraan Kota Bandung, dan pelayanan publiknya,”
ujarnya.
Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna
berterima kasih kepada DPRD Kota Bandung yang telah bersedia untuk terus
mengawal perkembangan BUMD Kota Bandung. Sebagai Kuasa Pemilik Modal di setiap
BUMD, wali kota Bandung berperan untuk terus melecut kinerja dari
perusahaan-perusahaan ini.
“Kami sebagai pemilik, di dalam
Perda KPM ini kami yang paling bertanggung jawab. Evaluasi ini forum yang
sangat strategis. Dan kehadiran para pimpinan dan anggota dewan yang terhormat
ini juga menjadi bagian pengawasan DPRD yang telah menampung banyak aspirasi
dari warga,” ujarnya.(Editor/red).
.jpeg)
