 |
| Sekda Kota Bandung Ema Sumarna saat membacakan Sejarah Kota Bandung |
Ema mengatakan, sejak tahun 1998, Pemerintah Kota Bandung
menetapkan tanggal 25 september sebagai
"Hari Jadi Kota Bandung". Sebelumnya terdapat beberapa
pandangan tentang hari jadi Kota Bandung yang
mengidentikkan hari jadi Kota Bandung
dengan tanggal pembentukan Gemeente Bandung yaitu tanggal 1 April 1906.
Sehingga beberapa waktu lamanya tanggal
1 April diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung.
Di kalangan masyarakat ada anggapan,
Hari Jadi Kota Bandung pada 25 Mei 1910.
Sehingga sebelum tahun 1998 pemahaman
mengenai Hari Jadi Kota Bandung menjadi simpang siur.
"Menyadari akan pentingnya
pelurusan sejarah, pada tahun 1997 Pemerintah Kota Bandung melakukan seminar
dan sarasehan, serta ditindaklanjuti beberapa kegiatan diskusi yang melibatkan
sejumlah pakar berbagai profesi. Seperti sejarawan, pakar pemerintahan,
budayawan dan sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai kalangan dan menghasilkan
kesepakatan bahwa tanggal 25 September 1810 adalah Hari Jadi Kota
Bandung," ujar Ema.
Ia mengatakan, soal proses
berdirinya Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten
Bandung. Kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah
Kabupaten Bandung berdiri.
Kabupaten Bandung dibentuk pada
sekitar pertengahan abad ke-17 masehi, dengan bupati pertama yang bernama
Tumenggung Wirangunangun.
"Ketika Kabupaten Bandung
dipimpin oleh bupati ke-6 yaitu R.A. Wiranatakusumah ll, kekuasaan di nusantara
beralih dari kompeni kepada Pemerintah Hindia Belanda, dengan gubernur jenderal
pertama yang bernama Herman Willem Daendels," tuturnya.
Untuk kelancaran menjalankan
tugasnya di pulau jawa, Daendels membangun jalan raya pos (Groote Poshweg)
dari Anyer di Ujung
Jawa Barat ke panarukan di ujung
Jawa Timur. Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah
pimpinan bupati daerah masing-masing.
Di daerah Vandung khususnya dan
daerah Priangan umumnya, jalan raya POS mulai dibangun pada pertengahan tahun
1808, jalan raya itu bernama jalan Jendral Sudirman – Jalan Asia Afrika - Jalan
A. Yani, berlanjut ke Sumedang.
"Untuk kelancaran pembangunan
jalan raya, Daendels melalui surat tanggal 25 Nei 1810 meminta Bupati Bandung
dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke
daerah Cikapundung dan Andawadak (saat ini dikenal dengan nama Tanjungsari),"
katanya.
Ia menambahkan, sekitar akhir tahun
1808, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan
bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (saat ini dikenal
Cipaganti). Kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke
kampung Bogor (saat ini dikenal Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan
sekarang).
"Tidak diketahui secara pasti,
berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas
prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan
kota itu dipimpin langsung oleh bupati R.A. Wiranatakusumah ll dan dikenal
sebagai (The Founding Father) Kota Bandung," katanya.
Kota Bandung diresmikan sebagai ibu
kota baru Kabupaten Bandung tanggal 25 September 1810. Hal ini berarti, selama
belum ditemukan sumber lain yang menunjukan fakta lebih akurat mengenai
berdirinya Kota Bandung, maka tanggal 25 September 1810 dapat dipertanggung
jawabkan validitasnya sebagai "Hari Jadi Kota Bandung".
"Tanggal Hari Jadi Kota Bandung
itu telah disahkan oleh DPRD akota Bandung melalui Peraturan Daerah nomor 35
Tahun 1998," katanya.
Sejak Kota Bandung berdiri hingga
pertengahan tahun 1864, Kota Bandung berfungsi sebagai ibu kota kabupaten yang
sepenuhnya diperintah oleh bupati R.A. Wiranatakusumah ll dilanjutkan oleh
Bupati R.A. Wiranatakusumah lll (periode 1829-1846) dan bupati R.A. Wiranatakusumah
lV (periode 1846-1874).
Pada masa pemerintahan bupati R.A.
Wiranatakusumah lV, tepatnya sejak tanggal 7 Agustus 1864, Kota Bandung
berfungsi sebagai ibukota keresidenan priangan, menggantikan Kota Cianjur yang
rusak berat akibat meletusnya Gunung Gede.
"Dengan demikian, terjadi
dualisme pemerintahan, yakni berlangsungnya pemerintahan kabupaten dan
pemerintahan keresidenan. Hal ini berlangsung sampai dengan Kota Bandung
menjadi kota berpemerintahan otonom yang disebut Gemeente (sejak 1 April
1906)," katanya.
Gemeente Bandung dibentuk pada waktu
Kabupaten Bandung diperintah oleh bupati ke-10 yaitu R.A.A. Martanegara
menggantikan bupati R.A. Kusumadilaga
dengan berdirinya pemerintahan Gemeente, maka di Kota Bandung berlangsung tiga
bentuk pemerintahan yaitu kabupaten, keresidenan, dan Gemeente.
"Pemerintahan Gemeente sebagai
pemerintahan kota yang bersifat otonom, lebih dominan daripada kedua
pemerintahan lain di Kota Bandung. Sejak tanggal 1 Oktober 1926, sebutan
Gemeente diubah menjadi Stadsgemeente, yang berlangsung hingga akhir
pemerintahan Hindia Belanda," katanya.
Pada masa kemerdekaan, sebutan
Pemerintah Kota Bandung berubah-ubah sebagai berikut :
Haminte Bandung: dari 11 Maret 1946
- 24 April 1948 (masa negara pasundan
dibawah RIS).
Kota Besar Bandung: sejak 15 Agustus
1945.
Kotapraja Bandung: berdasarkan
Undang - Undang no. 1 Tahun 1957 Tentang pemerintahan daerah.
Kotamadya Bandung: Berdasarkan
undang – undang no. 1 tahun 1957 dan surat edaran Wali Kota kepala daerah Bandung
no. 637 tanggal 19 Maret 1966.
Kotamadya Daerah Tingkat ll
Bandung: Berdasarkan undang-undang no 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok
pemerintahan di daerah.
Pemerintah Kota Bandung: sejak tahun
1999 sampai sekarang.(yan/red).
.jpeg)
