.jpeg) |
| Pj Wali kota Bandung Bambang T saat mengunjungi Kantor Dinsos |
Soni menyebutkan, masyarakat masih
mengakses layanan secara parsial. Dengan adanya pelayanan kesejahteraan sosial
satu pintu, maka angka kemiskinan akan tercapai sesuai target RPJMD. Terlebih
ada potensi sumber yang akan dikolaborasikan Pemkot Bandung dengan pihak lain.
"Dari sisi anggaran,
intervensi, dan programnya ada gap yang cukup besar. Bantuan dari APBN dan APBD
tidak memenuhi, maka kami berupaya untuk menggait dari Lembaga Kesejahteraan
Sosial (LKS)," aku Soni.
Ia mengatakan, potensi LKS cukup
besar. Di Bandung terdapat 300 LKS dengan rata-rata memiliki anggaran sebesar
Rp5 miliar.
"Mereka mengumpulkan uang dan
barang dari masyarakat. Kalau kita kalikan, potensinya bisa Rp1,5
triliun," ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan
bekerja sama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar
peruntukan anggaran yang dikelola oleh LKS tadi bisa diberikan kepada sasaran
yang sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Tentu dari by name dan by
address akan kita lengkapi. Sehingga intervensi yang diberikan akan tepat
sasaran," ujarnya.
Sebab, ia mengakui ada beberapa data
yang masih inclusion dan exclusion error. Artinya yang seharusnya mendapatkan
bantuan, tapi ternyata tidak mendapatkan.
Apalagi kondisi masyarakat terkait
persoalan sosial kini mengalami penambahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS).
"PPKS itu ada 26 jenis.
Kemiskinan hanya salah satu jenisnya. Tahun 2022 ada 330.341 KK yang menjadi
PPKS. Sedangkan tahun 2023 ada 330.573 KK menjadi PPKS," kata Soni.
Menurutnya, dari 330.573 KK, yang
terlayani perlindungan dan jaminan sosialnya baru mencapai 96.000 KK.
"Padahal target indeks
kesejahteraan masyarakat Kota Bandung itu 0,50. Namun, capaiannya baru di
0,48," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali
Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan, data DTKS kota, provinsi, dan
pusat harus diseragamkan. Apalagi sebagai pelaksana layanan di kota, datanya
harus presisi dan aktual.
"Data benar atau salah itu
bergantung pada kita sebagai pemerintah kota. Saya punya sebuah keinginan yang
perlu kita diskusikan. Apapun bentuk dari pengambilan keputusan, datanya cuma
satu. Sehingga tidak ada kegaduhan di masyarakat," kata Bambang.
Ia juga mengapresiasi inovasi Soca
milik Dinsos yang akan dirilis bulan depan. Menurutnya, pelayanan kesejahteraan
sosial satu pintu akan sangat memudahkan pemerintah dalam melayani masyarakat.
"Kalau masyarakat bisa akses
ini dan masif diberikan kepada wilayah, ini akan sangat memudahkan posisi kita
di tengah masyarakat," ujarnya.
"Kita konsistenkan data
tersebut. Harus ada pengelola khusus. Ini menjadi terobosan baru. Kita coba
evaluasi terus sambil berjalan. Ini akan menjadi sangat penting untuk
masyarakat," tuturnya. (din/red).
