 |
| Anggota DPRD Jabar H.Eryani Sulam dari Fraksi Nasdem (foto:ist). |
Tingkat
kemacetan ini harus segera diatasi, agar tidak berdampak lebih luas terhadap
kehidupan masyarakat dan perekonomian masyarakat. Salah satunya perlu segara dibuatkan regulasi
terkait tarnsportasi massal. Sehingga urbaniasi dan mobilitas penduduk dengan
menggunakan kendaraan pribadi dapat diturunkan.
Kami
dari DPRD Jabar akan mendorong Pemprov
Jabar untuk segera membuat regulasi
tentang transportasi massal yang terintgrasi di wilayah aglomerasi. Sehingga masayrakat beralih dari menggunakan
kendaraan pribadi ke kendaraan publik.
‘Hingga
saat ini memang belum ada regulasi yang mengatur terkait integrasi transportasi
massal di Jabar. Oleh karena itu, DPRD Jabar
mendukung dan mendorong Pemprov Jabar untuk membuat Peraturan Gubenur
(Pergub) untuk memayungi aturan tersebut”,
Demikian
dikatakan Aggota DPRD Jabar H. Eryani Sulam, M.Si dari Fraksi Nasdem Persatuan –Indonesai,
saat ditemui digedung DPRD Jabar belum lama ini.
Eryani
Sulam juga mendukung dan menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat
mengulirkan konsep kawasan aglomerasi yang terintegrasi antar daerah dan
angkutan. Jadi nanti bisa terintregrasi antar bis, LRT sampai kereta cepat,
kata Wakil Rakyat dari DapilJabar XII (Kab/kota Cirebon- Kab Indramayu) ini.
Menurut
Eryani, daerah aglomerasi di Jawa Barat seperti Bandung Raya, Bodebek hingga
Ciayumajakuning harus memiliki transportasi massal yang saling terintegrasi.
Lebih
lanjut dikatakan politisi Nasdem yang pada Pileg 2024 akan mencaleg ke DPR RI ,
transformasi angkutan massal di Jabar diyakini pengembangan transportasi massal
yang andal dan berkelanjutan adalah kunci untuk mengatasi permasalahan. Kalau
sudah terintegrasi akan aman dan nyaman.
Misalnya
nanti BRT itu bis listrik anti polusi dan irit. Jadi betul-betul diatur masalah
subsidinya, tarifnya murah. Jadi masyarakat tidak berpikir dua kali untuk
menggunakannya,pungkas Eryani. (AdiP/sein).
.jpeg)
