Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., saat menjadi narasumber dalam talk show OPSI di Radio PR FM Bandung, (Foto: Humpro). |
Hal itu disampaikan oleh Ketua
Komisi A DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., saat menjadi
narasumber bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa, dalam talk show OPSI di Radio PR FM Bandung,
Jumat, (27/10/2023).
Akan tetapi, Rizal menjelaskan masih
ada beberapa laporan kepada Komisi A DPRD Kota Bandung terkait pelayanan dari
para abdi negara itu yang dinilai kurang maksimal.
"Saya sendiri sering dapat
aduan dari masyarakat baik itu secara langsung secara atau tertulis karena itu sudah merupakan tugas
kami, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Rata-rata aduannya itu lebih pada
sisi pelayanan yang kurang maksimal terutama keramahan saat melayani
masyarakat," kata Rizal.
Rizal pun menegaskan pelayanan baik
itu ASN dan non ASN harus terus ditingkatkan agar berbagai program dari
Pemerintah Kota Bandung dapat terus diakselerasikan.
"Jadi, kan masyarakat itu tidak
tahu apa bedanya ASN dan non ASN tapi pada dasarnya tugas mereka itu adalah
melayani masyarakat semaksimal mungkin. Jadi harapan kami dari DPRD Kota
Bandung tentunya untuk para ASN dan non ASN terus meningkatkan pelayanan yang
prima, jangan sampai ada pelayanan publik yang 'dipingpong', pastikan prosesnya
juga dapat dipercepat baik itu di OPD atau kecamatan serta kelurahan,"
ujarnya.
Ia pun menambahkan bahwa DPRD Kota
Bandung mendukung dari sisi anggaran dalam berbagai bentuk pelatihan untuk
meningkatkan kapasitas para ASN dan non ASN di Kota Bandung. Oleh karena itu,
Rizal Khairul berharap para abdi negara ini dapat memanfaatkan berbagai program
pelatihan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Bandung.
"Kita memberikan anggaran untuk
pembinaan ASN dan non ASN itu jangan disia-siakan. Ikuti secara benar dan
serius saat ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas. Jangan asal
mennggugurkan kewajiban karena ini harus dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat dan Allah Swt.," ujar Rizal.
Tidak hanya itu, Rizal pun berharap partisipasi dari masyarakat untuk bersama mengawasi kinerja para ASN dan non ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Kota Bandung.
"Paling utama masyarakat untuk
tetap kritis tidak takut saat menyampaikan kritikan kepada Pemkot khusunya ASN
dan Non ASN. Hal ini tentunya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang
semoga bisa terus ditingkatkan dan yang utamanya adalah pelayanan paripurna
kepada masyarakat," ujarnya. (Siddiq/red).