 |
| Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., bersama Kadisdukcapil Kota Bandung Tatang Muhtar, di talk show Radio PRFM, Bandung,(foto: Humpro). |
Yang terbaru, Disdukcapil Kota Bandung
meluncurkan inovasi program jemput bola Kadoku Jempol yang menyasar para
siswa-siswi SMA, MA, dan SMK dalam perekaman dan penyerahan dokumen
kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Hal itu disampaikan Rizal Khairul dalam
talk show OPSI bersama Kadisdukcapil Kota Bandung Tatang Muhtar, dengan tema
“Refleksi dan Resolusi Kinerja Disdukcapil Kota Bandung,” di Radio PRFM
Bandung, Kamis, (16/11/2023).
"Inovasi yang luar biasa dari
Disdukcapil Kota Bandung. Saya tentunya mengapresiasi capaian yang telah
dilakukan oleh Disdukcapil. Apalagi beberapa kali Disdukcapil dapat berbagai
penghargaan dari Kemenpan RB atas inovasi dan pelayanan dari Disdukcapil,"
kata Rizal.
Menurut Rizal, DPRD Kota Bandung turut
mendukung berbagai inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung. Salah
satunya dengan adanya gerai pelayanan publik di basement Gedung DPRD Kota
Bandung.
"Kami dari Komisi A Bandung selalu
mendukung. Salah satunya, kami sudah punya gerai di basemant DPRD Kota Bandung
yang memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dan hadirnya mal pelayan publik
di beberapa lokasi Kota Bandung. Sebab, urusan administrasi merupakan hal yang
amat penting sehingga berbagai program inovasi ini diharapkan memudahkan
pelayanan kepada seluruh masyarakat," katanya.
Dengan berbagai program inovasi yang
dimiliki oleh Disdukcapil, Rizal berharap Pemerintah Kota Bandung terus
melakukan berbagai sosialisasi agar masyarakat paham dan mengetaui adanya
berbagai program pelayanan pengurusan surat-surat administrasi.
"Sudah seharusnya sosialisasi terkait
berbagai program Disdukcapil itu harus lebih masif agar masyarakat tahu dan
memanfaatkan pelayanan publik ini. Kalau perlu selain sosialisasi di media
sosial atau media massa. Bisa juga dimasifkan sosialisasi melalui poster yang
disebar di setiap RW di Kota Bandung karena mungkin masih ada yang belum
memiliki alat telekomunikasi jadi info ini bisa terus digencarkan," tutur
Rizal.
Rizal pun menegaskan setiap pengurusan
administrasi kependudukan di Kota Bandung tidak ada biaya sepeserpun alias
gratis. Sebab, ketika kunjungan reses, masih ada anggapan warga bahwa
pengurusan administrasi kependudukan berbayar. Oleh karena itu, Rizal yakin di
bawah kepemimpinan Tatang Muhtar selaku Kadisdukcapil Kota Bandung tidak ada
praktek 'nakal' saat pengurusan administrasi kependudukan.
"Saya juga sampaikan kepada masyarakat
di kewilayahan yang masih berpikir ada biaya dalam pengurusan KTP dan lainnya.
Tapi saya yakin dibawah kepemimpinan Kang Tatang (Kadisdukcapil) tidak akan ada
petugas Disdukcapil yang 'bermain' seperti itu," ujarnya.
Rizal pun berharap peran aktif masyarakat
dapat melaporkan bila ada praktik “nakal” pihak yang memasang tarif dalam proses pengurusan
layanan administrasi kependudukan.
"Kalau ada, tolong sampaikan baik itu
kepada kami di DPRD Kota Bandung atau Disdukcapil Kota Bandung agar hal
tersebut dapat kita tindaklanjuti. Saya pun berharap juga kepada masyarakat
untuk mengurus sendiri berbagai urusan administrasi kependudukan, karena
sekarang itu lebih mudah dan cepat," ujarnya. (Siddiq/red).
