 |
| Ketua Fraksi PKS Iman Lestariyono, S.Si., dan Ketua Fraksi Nasdem Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., M.M., menghadiri undangan Kick Off Meeting RKPD Tahun 2025. (foto:Humpro) |
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Iman Lestariyono mengatakan, kegiatan kick off meeting RKPD ini, sebagai
gambaran untuk menentukan program-program perenecanaan pembangunan Kota Bandung
pada tahun 2025.
Menurut Iman Lestariyono, RKPD tahun
2025 harus tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun
2024-2026. Apalagi perencanaan yang dibuat nantinya, akan berkenaan dengan
situasi masa transisi serentak tidak adanya kepala daerah.
"Kalau ada kepala daerah kan yang
menjadi acuan kita adalah RPJMD. Karena persoalannya RPJMD selesai di tahun
2023, maka harus ada pijakan hukumnya untuk RKPD 2024 yang akan menjadi acuan
bagaimana rencana pembangunan di tahun 2025," ujarnya.
Iman menambahkan, di dalam penyusunan
RKPD tahun 2024 nanti Pemerintah Kota Bandung harus memiliki isu-isu prioritas
yang akan diwujudkan pada tahun 2024 maupun 2025.
"Tentunya saya harapkan jangan
seolah-olah memulai dari nol, tapi RPJMD sebelumnya harus tetap menjadi acuan,
yang dikombinasikan dengan RKPD tahun 2024, artinya jangan berdiri sendiri.
Jadi kami berharap pemerintah yang baru pada tahun 2025 awal, bisa melanjutkan
program perencanaan yang telah ada sebelumnya," ucapnya.
Iman Lestariyono berharap, adanya
saling kesinambungan antara program rencana sebelumnya dengan program
selanjutnya, sehingga tidak lagi ada program yang tidak bisa direalisasikan
bagi masyarakat Kota Bandung.
"Pesan dari kami, dalam
perencanaan program harus ada kesinambungan jangan sampai tadi dua tahun yang
merupakan masa strategis ini, jangan sampai ada kebijakan yang ekstrim yang tidak
terkait dari awal atau perencanaan jangka panjang. Jadi intinya, setiap
perencaaan harus tetap merujuk pada RPJMD," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai
Nasional Demokrat Uung Tanuwidjaja mengapresiasi digelarnya kegiatan kick off
meeting RKPD Tahun 2025 ini, dengan langkah tersebut, menunjukan kesiapan dini
dari Pemerintah Kota Bandung untuk merancang pembangunan di tahun 2025
mendatang.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025
Pemerintah pusat melalui Bappenas telah menjelaskan beberapa program prioritas
yang harus dilakukan di Kota Bandung.
Akan tetapi, dirinya mendorong
Pemerintah Kota Bandung dapat melaksanakan arahan program Bappenas dengan
menyesuaikan kebutuhan yang ada.
"Sesuai dengan arahan program
dari Bappenas, bahwa pelaksanaan program prioritas masih tergantung pada sosok
Presiden berikutnya, apakah akan melanjutkan program yang sudah ada atau
terjadi perubahan. Tapi apapun nanti, program tersebut harus disesuaikan dengan
kebutuhan yang ada," ujarnya.
Sslain itu, Uung Tanuwidjaja pun
mencermati bahwa rencana pembangunan di tahun 2025 akan dibahas dalam APBD
tahun 2024 oleh masa transisi pimpinan dan anggota legislatif di dua periode,
yakni periode sebelumnya, dan periode selanjutnya.
"Jadi nanti pembahasan APBD di
tahun 2024 akan melibatkan setengah anggota DPRD yang lama dan sebagian yang
baru. Di mana pembuatan APBD murni akan dilakukan oleh para anggota dewan yang
lama, sedangkan APBD perubahan sudah dimulai dengan dewan-dewan di periode
berikutnya," ucapnya.
Ia pun berharap Pemerintah Kota
Bandung bisa menyikapi dengan jelas, dan mewujudkan target sasaran sesuai
dengan kebutuhan dari Kota Bandung.
Sebab, terkadang program kebijakan
yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat tidak berarti menjadi seratus persen
kebutuhan Kota Bandung.
"Maka dari itu, mungkin
Pemerintah Kota Bandung bisa memodifikasi program kebijakan Pemerintah pusat
itu, sesuai dengan kehendak atau harapan masyarakat Kota Bandung hingga tiba
saatnya di tahun 2025 nanti," katanya. (Permana/red).
.jpeg)