Sekdakot Bandung Ema Sumarna selaku Ketua TPPS Kota Bandung dlm rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024 |
Hal tersebut diungkapkan Ema saat
membuka Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 dan Review Kinerja
Tahun 2023 di Papandayan Hotel, Rabu 17 Januari 2024
"Stunting tidak bisa diselesaikan
satu sektor tapi multi sektor makannya lahir tim gabungan seluruh OPD yang
dilihat dari tupoksi jadi bagian strategis didukung unsur kewilayahan,"
katanya.
Dalam penyelesaian masalah stunting,
kata Ema, seluruh program harus berjalan secara keberlanjutan dari dimensi
kesehatan, pendidikan, keberlangsungan hidup ideal, dan yang paling penting
adalah konsistensi.
"Stunting tidak berbicara
persoalan mandiri. Misalnya gizi buruk, ini berangkai. Ada faktor penyebab apa
keturunan, tempat tinggal tidak layak, keburuhan air bersih tidak maksimal,
ventilasi tidak optimal. Konsistensi menjadi penting, semua harus terukur semua
berbicara output, outcome dan impact," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ema meminta
adanya sinergi mengenai masalah metode perhitungan data stunting. Saat ini
terjadi adanya margin yang cukup besar antara EPPGM dan hasil survey SSGI yang
dilakukan oleh Kemenkes.
Untuk itu penting adanya sinergitas
untuk mengelaborasi terkait metode perhitungan data stunting agar intervensinya
tepat sasaran.
"Kalau data salah jangan harap
mengambil langkah benar. Data ini tolong oleh tim TPPS cermati dengan metode
yang ada kenapa gap kita terlalu jauh," imbuhnya.
Selain itu, Ema juga menekankan adanya keterlibatan dari unsur kewilayahan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini penting, agar data terus update dari akar rumput.
"Peran Lurah, data up to date
laporan dari masing masing lurah terhadap apa yang selama ini dilakukan kader
posyandu yang dijadikan basis data kita untuk mengetahui progres bayi
stunting," ungkapnya.Sekdakot Bandung, Ema Sumarna foto bersama peserta rakor
Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahuan 2024
Ema juga menekankan terkait antisipasi
stunting baru. Dengan 8 langkah konvergensi harus mampu menekan potensi
stunting baru.
"Ini harus dipikirkan bagaimana
menyinergikan seluruh OPD pendukung bisa menyelesaikan 6.614 stuntjng dan
mencegah adanya stunting baru. Tentunya keberlanjutan harus dilakukan secara
kontinyu," ungkapnya.
Terkahir, Ema berpesan agar aksi
konvergensi stunting dilakukan secara detail dan komprehensif.
"Tidak hanya cukup main di
variabel tapi detailkan di indokator. Biila perlu sampai subindikator supaya
kita benar benar tajam memahami masalah stunting dan menangani sesuai dengan
apa yang harus dilakukan," katanya.
Sementara itu, Kepala DPPKB, Dewi
Kaniasari mengatakan, berdasarkan hasil pengukuran dan publikasi data stunting
pada bulan Agustus 2023 oleh Dinkes, di Kota Bandung masih terdapat 65,1 persen
anak usia 0-23 bulan mengalami stunting.
"Data tersebut menunjukkan masih
tingginya resiko keterpaparan anak masalah akibat masalah gizi dan kesehatan
sebagai penyebab yang berdampak pada kesehatan anak," ujarnya.
Ia menyebut berbagai inovasi telah
dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Bandung sebagai upaya yang
bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya anak-anak
di Kota Bandung.
"Penurunan stunting di Kota
Bandung sejalan dengan progran kegiatan prioritas pemerintah di 260 kabupaten
kota. Sejak tahun 2020 Kota Bandung jadi salah satu kota perluasan lokasi lokus
intervensi penurunan stunting terintegrasi secara nasional," kata dia.
(rob/red).