 |
| Komisi A DPRD Kota Bandung menerima audiensi Forum RT RW Kota Bandung, bersama Bappelitbang dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bandung, terkait usulan kenaikan insentif RT RW, di Ruang Rapat Komisi A Gedung DPRD Kota Bandung, (foto:Humpro). |
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi A
DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., juga dihadiri oleh Wakil
Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., serta para
anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat, Agus Salim, dan Hasan Faozi,
S.Pd.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Rizal
Khairul menjelaskan, digelarnya rapat audiensi hari ini berkaitan dengan
aspirasi dari Forum RT RW akan harapan adanya kenaikan insentif bagi pengurus RT
dan RW di Kota Bandung.
"Dalam kesempatan tadi
rekan-rekan dari Forum RT dan RW menyampaikan bahwa sudah adanya kajian yang
mendukung untuk dilakukannya kenaikan insentif tersebut. Namun, dari penjelasan
yang disampaikan Tapem dan Bappelitbang, bahwa memang hasil kajian itu belum
secara resmi, dan belum disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota
Bandung," ujarnya.
Di samping itu, untuk dapat melahirkan
suatu kebijakan termasuk rencana kenaikan insentif, maka harus adanya regulasi
yang jelas baik itu kajian maupun usulan yang menjadikan adanya regulasi
tersebut.
Dikarenakan saat ini bahwa APBD Tahun
2024 telah ditetapkan dan sudah melalui proses penilaian evaluasi gubernur Jawa
Barat, maka usulan-usulan yang disampaikan Forum RT RW bisa menjadi masukan untuk
perencanaan atau proyeksi anggaran di tahun 2025.
"Untuk masuk RKPD ini kan harus
dari sebelum-sebelumnya, dan enggak mungkin masuk di tengah jalan. Selain itu,
untuk kenaikan insentif ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah di
stuktur APBD yang ada," ucapnya.
Rizal Khairul menambahkan, setelah
audiensi hari ini akan adanya pertemuan rapat lanjutan dengan mengundang
stakeholder-stakeholder terkait yang menjadi mitra kerja Komisi A untuk
membahas terkait adanya aspirasi tersebut.
Sebab, kebutuhan akan adanya kenaikan
insentif tersebut sangat diperlukan. Terlebih peran RT dan RW selain sebagai
ujung tombak, namun juga menjadi sektor yang diandalkan oleh pemerintah untuk
menghubungkan dengan masyarakat, maupun sebaliknya.
"Dengan adanya pembahasan
lanjutan terkait usulan tersebut melalui kajian bersama stakeholder terkait,
diharapkan akan adanya titik temu untuk menetapkan kebijaknnya seperti apa.
Tentunya kalau pun nanti ternyata bisa, maka besarannya berapa, karena tentu
harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada di Pemerintah Kota
Bandung," katanya. (Permana/red).
.jpeg)
