Pimpina dan anggota Komisi II saat konker Balai PP Ternak Sapi Potong di Cijeungjing Ciamis |
Kunjungan
kerja Komisi II ke Balai PP Ternak Sapi Potong tersebut, selain untuk mengececk
ketersediaan Sapi Potong , juga dalam
rangka evaluasi program dan kegiatan APBD T.A. 2023.
Anggota
Komisi II DPRD Jabar Ir.H. Herry
Dermawan dari Fraksi PAN membenarkan bahwa Pimpina da anggota Komisi II DPRD
Jabar telah melakukakunjungan kerja ke Balai PP Ternak Sapi Potong di
Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
Dikatakan,
kunjungan Komisi II tersebut, untuk
mengetahui seberapa banyak sapi potong yang ada di Balai PP Ternak Sapi Potong
di Cijeungjing dan juga sekaligus
melakukan rapat evaluasi program dan kegiatan APBD 2023.
Dalam rapat tersebut pihak Balai mengatakan, bahwa walaupun ketersediaan sapi potong cukup banyak, tetapi kemungkinan besar belum dapat memenuhi akan kebutuhan daging sapi bagi seluruh warga Jabar, terutama kebutuhan selama bula suci Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 1445 H.
“ Agar kebutuha daging sapi dapat terpenuhi, DPRD jabar melalui Komisi II mendorong pemerintah provinsi Jabar melalui Dinas Kepetahan Pangan dan Peternakan (DKPP) untuk melakukan berbagai upaya agar dapat terpenuhi, hal ini penting, agar selama Ramadhan dan Lebaran tidak terjadi lonjakan harga daging sai di pasaran”, kata Herry Dermawan, saat dihubungi, Jum’at (8/03/2024).
Herry juga mengatakan, dalam beberapa rapat dengan DKPP dan jajaranya, Komisi II DPRD mendorong da mensupport anggaran untuk memenuhi kebutuhan akan daging sapi bagi masyarakat Jabar.
Herry Dermawan dan Lina Ruslinawati |
Supporting
anggaran harus dilakukan, karena kebutuhan akan daging sapi bagi masyarakat di
Jabar sangat banyak, bahkan pertahunnya bisa mencapai sekitar 195.000 250 ton atau sekitar 1,1 juta
ekor sapi. Bahkan butuhan akan
bertambah sebanyak 20.000 ekor saat Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban,
ujar Politisi PAN Jabar ini.
Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Jabar, Komisi II DPRD Jabar terus mendorong Pemprov Jabar melalui mitra kerja Dinas Kepetahan Pangan dan Peternakan (DKPP) agar Pj Gubernur Jabar memberikan polical will anggaran untuk pengadaan pembibitan dan penggemukan sapi, ujarnya.
Lebih lanjut Herry mengatakan,
selama ini dalam memenuhi kebutuhan akan daging sapi di Jabar, terpaksa dilakukan impor regional yaitu dari provinsi Jateng, Jatim
dan NTB. Bahkan juga dilakukan impor dari Negara Australia. Karena bergantung pada impor, maka harga
daging sapi sering kali tidak terkendali.
Bahkan belum lagi ditambah biaya pakan.
Komisi
II juga mendorong pemerintah melalui
DKPP untuk melakukan peningkatan sarana prasaran ,
sehingga pihak Balai dalam bekerja
dapatlebih maksimal dalam
memenuhi akan kebutuhan pangan dan
peternakan di Jabar, tadasnya. (AdiP/sein).