Ketua Komisi IV DPRD Jabar Tete Abdulatif dan Kepala KCD ESDM Wilayah II Kota Bogor |
“Pendataan penerima bantuan program
listrik desa tersebut tumpang tindih karena di satu sisi ada dari pemerintah
pusat melalui Kementerian ESDM, dan disisi lain ada pula dari Corporate Social
Responsibility (CSR) sehingga harus diawasi”.
Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPRD
Jawa Barat Tetep Abdulatip disela-sela kunjungan kerja Komisi IV DPRD Jawa
Barat ke Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II Kota Bogor, Senin (4/3/2024).
“Kami (Komisi IV DPRD Jawa Barat)
tidak ingin jadi tumpang tindih, data penerima manfaat bantuan program listrik
desa harus ditertibkan lagi,” kata Tetep Abdulatip.
Selain itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat juga menyoroti kantor Dinas ESDM Wilayah II yang belum mempunyai kantor tetap, termasuk belum didukung dengan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk mempermudah koordinasi dan kerja dengan Dinas ESDM di semua cabang wilayah.
“Hal mendasar di Dinas ESDM Wilayah II
ini tidak punya kantor, belum punya kantor. Hal ini harus mendapatkan perhatian
khusus,” jelasnya. Komisi IV saat kunker ke KCD ESDM Wilayah II Kota Bogor
Diharapkan Detail Engineering Design
atau DED Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah II sudah dibuat, dan di 2025 bisa
dianggarkan. Sehingga Dinas ESDM Wilayah II mempunyai kantor tetap untuk
mempermudah koordinasi.
Disamping itu, Komisi IV DPRD Jawa
Barat menyoroti program energi terbarukan di Jabar. Pihaknya berharap program
energi terbarukan mendapat perhatian khusus dan bisa berhasil karena program
ini mendapat anggaran yang cukup besar.
“Persoalan energi terbarukan ini harus
kita dorong, karena program yang bagus sebagai energi alternatif. Tapi tentu
efektifitas dari program ini harus terukur karena anggarannya tidak kecil
sementara kebutuhannya cukup banyak,” tambahnya. (adv/sein).