Sekdakot Bandung Ema Sumarna dalam acara Forum Konsultasi Publik |
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema
Sumarna mengatakan percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula sangat
penting terus diakselerasi guna menyukseskan Pilkada yang akan digelar 27
November 2024 mendatang.
"Bagaimana kebutuhan validasi
data untuk warga negara yang memiliki hak pilih melalui pileg dan pilpres telah
kita lakukan bersama kemarin dan nanti tanggal 27 November 2024 di kota Bandung
akan menyelenggarakan Pilkada serentak untuk 5 tahun kedepan," kata Ema
saat membuka Forum Konsultasi Publik.
Pada kesempatan tersebut, Ema
menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada seluruh stakeholder terutama
kepala sekolah SMA/SMK/MA sederajat yang telah membantu suksesnya perekaman
KTP-el kepada siswa yang telah memiliki hak pilih.
"Termasuk untuk nanti Pilkada pasti ada siswa yang masuk usia hak pilih. Kami memohon bantuan dan kerja sama dari kepala sekolah untuk kembali bersama membantu mendata siswa agar datanya valid bekerjasama dengan Disdukcapil untuk melihat bertambahnya DPT," ujarnya.
Ia menyebut, partisipasi pemilih pada
Pemilu serentak di Kota Bandung sebesar 84 persen. Ia pun bersyukur pelaksanaan
Pemilu serentak berjalan berjalan damai, aman, tenang, dan kondusif.Sekdakot Bandung Ema Sumarna foto bersama
"Ini modal kita bersama. Di Kota Bandung
perilaku politiknya luar biasa, karena partisipasimya masih tinggi. 84 persen
itu masuk kategori memuaskan. Termasuk nanti Pilkada," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota
Bandung, Tatang Muchtar mengatakan, forum konsultasi publik kali ini mengangkat
tema percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula dalam rangka mendukung
Pilkada tahun 2024 dan peran Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam
mendukung percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik.
Forum konsultasi publik ini
dilaksanakan untuk mendapatkan masukan terhadap evaluasi percepatan perekaman
KTP-el bagi pemilih pemula di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
"Forum konsultasi ini
dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama
yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili penyelenggara layanan publik unsur
pemerintah, perbankan, instansi publik lainnya dan instansi sekolah,"
katanya.
Kegiatan ini, harap Tatang, dapat
menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam pelaksanaan
kebijakan administrasi kependudukan dan kemudahan masyarakat dalam pelayanan
publik. (rob/red).