Pj Wali kota Bandung Bambang saat menerima kunjungan ITB |
Hal itu terungkap saat Penjabat Wali
Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono menerima kunjungan kerja sama Institut
Teknologi Bandung (ITB) di Balai Kota Bandung, Rabu 17 April 2024.
Pegiat Lingkungan ITB, Indria Diah
Pratiwi menyampaikan,ada sejumlah solusi dalam penanganan samph di Kota
Bandung.
“Pendekatan yang coba kami lakukan itu
tidak hanya ambil sampah terus dibawa ke satu lokasi, tetapi menitikberatkan
pada edukasinya,” jelas Indria.
Menurut Indria, pihak yang bertanggung
jawab dalam menangani sampah adalah sumber sampah tersebut.
“Kami Sekolah Ilmu dan Teknologi
Hayati (SITH) ITB memiliki beberapa mitra dalam penanganan sampah komersil di
Kota Bandung. Salah satunya adalah hotel bintang 5. Kami mengedukasi dengan
cara menjelaskan bahwa dalam pengolahan sampah ini tetap yang bertanggung jawab
adalah sumbernya,” jelasnya.
Penggiat lingkungan ITB lainnya,
Ramadhani Eka Putra menyampaikan solusi penanganan sampah di Kota Bandung
dengan cara mengedukasi sejak pendidikan anak usia dini (PAUD).
“Salah satu solusi penanganan sampah
yang sudah kami (SITH) terapkan adalah dengan mengedukasi ke PAUD, sekolah
dasar dan tingkat selanjutnya,” jelas Rama.
Menurutnya, mengedukasi sejak usia
dini akan lebih efektif karena mereka belum memiliki kesadaraan ego yang tinggi
sehingga bisa mudah diedukasi.
“Ke depannya kami akan mengusahakan
kepanduan lingkungan sejak PAUD. Semacam Pramuka,” jelasnya.
Pada pertemuan itu, ITB juga meminta
untuk membuat pilot project pengelolaan sampah di salah satu pasar di Kota
Bandung.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota
Bandung, Bambang Tirtoyuliono memberikan lampu hijau kepada SITH untuk
pengeleolaan sampah kompos di salah satu pasar sebagai pilot project.
“Baik akan saya izinkan piloting
project pengelolaan sampah kompos. Kemungkinanan antara Pasar Gedebage atau
Pasar Caringin,” jelasnya.
Bambang berharap, ITB bisa mencarikan
solusi karena Pemkot Bandung juga memiliki keterbatasan.
“Masalah sampah ini tidak akan selesai
jika hanya dari Pemerintah saja, karena membutuhkan peran dari berbagai
stakeholder," pungkasnya (ziz/red).