 |
| Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., saat menjadi narasumber talk show Obrolan Plus Solusi (OPSI), di Studio PRFM.( Foto:humpro). |
Sebab, data
terbaru menunjukan sebanyak 2.215 orang di Kota Bandung terjangkit DBD. Lebih
dari dua ribu kasus DBD ini terjadi sepanjang Januari-Maret 2024.
"Ini
harus mendapatkan perhatian khusus, Seharusnya ini tidak terjadi seperti
ini," ujar Aries, saat menjadi narasumber talk show Obrolan Plus Solusi
(OPSI), di Studio PRFM, Jumat 29 Maret 2024.
Dikarenakan
kasus penyebaran penyakit DBD masih tinggi, Aries mempertanyakan sistem
penyelenggaraan kesehatan yang diterapkan Pemerintah Kota Bandung. Aries pun
menyorot sistem surveilans Pemerintah kota Bandung terkait antisipasi
penyebaran penyakit DBD.
“Dengan
situasi seperti saat ini, muncul pertanyaan dari kita semua, bagaimana sistem
penyelenggaraan kesehatan dari Pemerintah Kota Bandung. Seharusnya pemerintah
melakukan deteksi awal, adanya kemungkinan penyebaran DBD," kata Aries.
Semakin
tinggi angka penyebaran penyakit DBD, kata Aries, semakin tinggi pula risiko
penumpukan pasien di rumah sakit.
Aries
menceritakan, belum lama ini dirinya menerima laporan dari warga yang sempat
kesulitan mencari kamar rawat inap bagi pasien DBD.
"Awalnya
ditangani di IGD, karena kamar untuk rawat inap penuh, pasien disuruh mencari
rumah sakit yang lain. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah bagi baru, warga
harus mencari-cari rumah sakit yang lain. Sampai di rumah sakit yang ketiga
baru dapat kamar untuk rawat inap," tuturnya.
Oleh karena
itu, Aries mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk segera mencari cara untuk
menekan penyebaran penyakit DBD serta memperbaiki sistem penyelenggaraan
kesehatan.
"Penyakit
DBD ini sudah ada sejak lama, dan terjadi berulang kali, terkait dengan musim
biasanya. Tapi kita hingga saat ini bisa melakukan antisipasi hal ini dengan
baik," katanya. (Indra/red).
.jpeg)
