Anggota Komisi V DPRD Jabar H. eryani Sulam, M.Si dari Fraksi Nasdem |
Aspirasi dan perjuangan masyarakat
Talun agar di wilayah Kecamatan berdiri SMA Negeri atau SMK Negeri sudah disampaikan
kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemprov Jabar, termasuk juga ke DPRD
Jabar, sudah disampaikan. Nahun hingga kini, aspirasi masyarakat Talun belum
juga terealisasikan.
Kecamatan Talun dahulu bernama Kecamatan
Cirebon Selatan, terdiri dari 11 desa, dengan luas wilayah sekitar 19,53
hektare, jumlah penduduk kecamatan ini adalah 619.637 jiwa. Kepadatan penduduknya 31,727.46 jiwa/km
persegi.Lokasi kecamatan Talun berbatasan langsung dengan wilayah selatan Kota
Cirebon.
Anggota DPRD Jabar dari Dapil Jabar
XII ( Kab/kota Cirebon-Kab Indramayu) H. Eryani Sulam. M.Si membenarkan bahwa,
pihaknya bersama 12 anggota DPRD Jabar dari Dapil Jabar XII sudah
memperjuangkan aspirasi masyarakat kecamatan Talun, agar secepatnya berdiri SMA
Negeri atau SMK Negeri di kecamatan Talun. Namun, hingga kini belum juga dapat
terealisasikan.
Harapan masyarakat kecamatan Talun
untuk mendapatkan Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas hingga kini dapat
dapat terwujud. Karena pemerintah belum juga membangun SMAN/ SMKN di Kec Talun.
Eryani mengatakan, Komisi V DPRD
Jabar sudah minta dan mendorong Pemprov
Jabar untuk secepatnya menambah dan membangun sekolah SMAN/ SMKN negeri di wilayah kecamatan
yang belum ada SMAN/SMKN. Seperti di Kec
Talunn Cirebon.
Selaku wakil rakyat Cirebon, saya sangat memahami harapan masyarakat Talun agar anak-anaknya dapat bersekolah yang berkualitas dan terjangkau di
wilayah sendiri. Karena Mereka berhak mewujudkan mimpi besarnya. Mereka juga
berhak hidup bahagia. Mereka juga berhak mengenyam pendidikan yang layak.
Mereka juga berhak bersekolah di SMA/SMK yang ada di daerahnya.
Lebih lanjut politisi Nasdem ini mengatakan, sebentar
lagi, akan memasuki tahun ajaran baru 2024, sementara pemerintah melalui Dinas
Pendidikan masih memberlakukan kebijakan
Zonasi.
Walaupun kebijkan Zonasi terus menuai
pro-kontra, tetapi masih juga diberlakukan.
Sistem zonasi ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat Talun, yang
menginginkan anaknya dapat di terima di SMAN.
Belum berdiri SMAN/SMKN di Kec. Talun,
tentunya sebuah kondisi yang paradoks. Anak-anak lulusan SMP di Talun masih
bersekolah (SMA/SMK) ke Kabupaten Kuningan. Ini salah satu dampak pemberlakuan
kebijakan zonasi yang ramai menuai pro-kontra itu. Ini memang kondisi yang
memprihatinkan. Sampai kapan situasi seperti ini akan terus dibiarkan?, ujar
Eryani.
Ia menambahkan, bahwa kecamatan Talun
bukan satu-satu kecamatan di Kabuapten Cirebon yang belum ada SMAN/SMKN, tetapi setidaknya masih ada 13
kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK.
DPRD Jabar melalui Komisi V yang
membidangi Pendidikan akan terus mendorong agar Pemprov Jabar segera mendirikan
SMA/SMK Negeri di seluruh wilayah kecamatan se Jabar, tandasnya. (Adib/sein).