Opini oleh : Daddy Rohanady (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat)
 |
| Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady dari Fraksi Gerindra |
Dahulu nama kecamatan ini adalah
Kecamatan Cirebon Selatan. Empat desa yang ada di bagian barat Kecamatan
Talun bergabung dengan Kecamatan Sumber.
Keempat desa yang sekarang bergabung
dengan Kecamatan
Sumber adalah Kemantren, Sendang, Pejambon, dan Gegunung.
Setelah bergabung dengan Kecamatan Sumber, keempat desa tersebut statusnya
berubah menjadi kelurahan.
Dua desa yang berada di Kecamatan
Sumber bergabung dengan Kecamatan Talun. Kedua desa yang sekarang
bergabung dengan Kecamatan Talun adalah Desa Kubang, dan Desa
Sarwadadi.
Sekarang ada 11 desa di Kecamatan
Talun:
1. Cempaka
2. Ciperna
3. Cirebon Girang
4. Kepongpongan
5. Kerandon
6. Kecomberan
7. Sampiran
8. Wanasaba Lor
9. Wanasaba Kidul
10. Kubang
11. Sarwadadi
Deretan
Wisata Religi di Talun
Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon kini
disulap menjadi kawasan wisata kuliner dan wisata religi. Sehingga tidak jarang
banyak menyedot wisatawan yang berkunjung ke sejumlah destinasi wisata yang
ada.
Berbagai macam lokasi wisata religi
ada di Cirebon, salah satunya Keramat Talun atau Makam Mbah Kuwu Sangkan yang
berlokasi di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Jawa
Barat.
Lokasi ini dikenal selalu ramai
pengunjung atau peziarah, terutama pada saat malam Jumat Kliwon atau saat malam
1 Syuro atau 1 Muharam. Bahkan, dalam sebulan, lokasi wisata religi yang satu
ini bisa didatangi lebih dari seribu peziarah.
Berlokasi tidak jauh dari Kota
Cirebon, tidak heran Makam Mbah Kuwu Sangkan yang merupakan petilasan dan makam
keramat ini menjadi pilihan lokasi tujuan kedua setelah Makam Sunan Gunung
Jati.
Transformasi
Menjadi Lokasi Wisata Kuliner
Beberapa tahun terakhir, perkembangan
wisata kuliner di Kecamatan Talun terbilang sangat pesat. Mayoritas
tempat-tempat kuliner ini menyajikan suasana alam pedesaan dengan pemandangan
pematang sawah.
Di sisi lain, ternyata pemerataan dan
kualitas pendidikan sangat dibutuhkan di Kabupaten Cirebon. Kualitas pendidikan
anak di daerah harus difasilitasi dan ditingkatkan. Demikian pula dengan jumlah
sekolah yang harus dibangun demi mewujudkan tujuan mulia tersebut.
Untuk itu, dukungan semua pihak untuk
kemajuan pendidikan di Kabupaten Cirebon mutlak diperlukan. Sehingga, harapan
masyarakat Cirebon agar anak-anaknya mendapat pendidikan yang berkualitas bisa
dirasakan.
Dibutuhkan sinergitas semua level
pemerintahan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau dapat
dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Bukankah pendidikan menjadi urusan
konkuren? Artinya, pendidikan menjadi urusan yang ditangani semua level
pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Mimpi
Besar
Anak-anak Kecamatan Talun juga adalah
anak bangsa Indonesia. Mereka pun berhak mewujudkan mimpi besarnya. Mereka juga
berhak hidup bahagia. Mereka juga berhak mengenyam pendidikan yang layak.
Mereka juga berhak bersekolah di SMA/SMK yang ada di daerahnya.
Faktanya, hingga hari ini kondisinya
paradoks. Anak-anak lulusan SMP di Talun masih bersekolah (SMA/SMK) ke
Kabupaten Kuningan. Ini salah satu dampak pemberlakuan kebijakan zonasi yang
ramai menuai pro-kontra itu. Ini memang kondisi yang memprihatinkan. Sampai
kapan situasi seperti ini akan terus dibiarkan?
Sekali lagi, ini butuh intervensi.
Memang masalahnya, SMA/SMK/SLB menjadi ranah kewenangan Provinsi Jawa Barat.
Namun, apapun itu, kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut.
Kondisi tersebut bukan hanya menjadi beban para orang tua murid, tetapi --dan
yang utama-- justru beban bagi murid itu sendiri.
Kiranya butuh kebijakan serius untuk
menangai hal ini. Unit sekolah baru, yakni SMA Negeri Talun sangat ditunggu
kehadirannya segera. Dengan demikian, masyarakat merasakan Negara hadir dan dan
mengerti kebutuhan mereka.
Talun memang bukan satu-satunya
kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri. Di Kabupaten Cirebon saja setidaknya
masih ada 13 kecamatan yang belum meiliki SMA/SMK. Padahal, itu semua akan
secara langsung berkaitan dengan upaya menggerek angka Indeks Pembangunan
Manusia. Sekali lagi, ini butuh intervensi kebijakan.
Apa kabar Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat?
.jpeg)
