 |
| Ir. H. Herry Dermawan |
"Dalam Raperda RPJPD ini, kita
harus memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal.
Inklusi sosial harus menjadi pilar utama pembangunan jangka panjang di Jawa
Barat," ujar Herry Dermawan dalam rapat pembahasan Raperda RPJPD yang
berlangsung di Bandung.
Herry menekankan bahwa inklusi sosial
mencakup berbagai aspek, termasuk akses yang adil terhadap pendidikan,
kesehatan, dan kesempatan ekonomi. "Pemerintah daerah harus merancang
kebijakan yang mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ini mencakup
program-program yang memastikan semua warga, terutama kelompok rentan,
mendapatkan akses yang setara ke layanan publik," jelasnya.
Selain itu, Herry Dermawan mengusulkan
agar RPJPD Jawa Barat mencakup strategi khusus untuk memberdayakan
komunitas-komunitas terpencil dan terpinggirkan. "Kita harus fokus pada
daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau oleh pembangunan. Infrastruktur
dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik harus tersedia bagi semua
masyarakat Jawa Barat, termasuk yang berada di daerah terpencil,"
tambahnya.
Herry juga menggarisbawahi pentingnya
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
"RPJPD harus dirancang dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
Partisipasi publik adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat," tegasnya.
Dalam konteks pembangunan
berkelanjutan, Herry menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya berfokus
pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.
"Pembangunan yang kita rencanakan harus ramah lingkungan. Kita harus
memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memperhitungkan dampaknya terhadap
lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam," ujarnya.
Herry Dermawan juga menyampaikan
pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJPD. "Setiap
program dan proyek yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program sangat penting
untuk menjaga kepercayaan masyarakat," katanya.
Menutup pernyataannya, Herry Dermawan
menegaskan komitmen Komisi II DPRD Jawa Barat untuk terus mengawasi dan
memastikan bahwa Raperda RPJPD yang disusun benar-benar berpihak pada
kepentingan rakyat. "Kami akan terus mengawal proses ini dan memastikan
bahwa RPJPD Jawa Barat mencerminkan visi pembangunan yang inklusif,
berkeadilan, dan berkelanjutan," tandasnya.
Dengan mengintegrasikan prinsip
inklusi sosial ke dalam RPJPD, Herry Dermawan berharap Jawa Barat dapat
mencapai pembangunan yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil dan
merata bagi seluruh warganya. (AdiP/sein).
