Perda PPA Memberikan Perlindungan Anak dari Tindakan Kekerasan dan Diskriminasi

Klik

Anggota DPRD Jabar H. Eryani Sulam saat melaksankan Sosper PPA di Arjawinangun Kab Cirebon 

 

CIREBON, Faktabandungraya.com,-- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah H. Eryani Sulam M.Si mengatakan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak  merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal ini disampaikan H. Eryani Sulam dari Fraksi Nasdem  saat menggelar kegiatan Penyebarluasan  Perda Jabar No 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. di DTA Falahul Huda,Desa Jayawinangun, Kec. Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Jumat (03/05/2024)

Dihadapan perwakilan masyarakat Jayawinangun , anggota DPRD Jabar dari Dapil Jabar XII ( Kota/Kab Cirebon dan Kab. Indramayu ) menucapkan terima kasih atas antusias mengikuti kegiatan penyebarluasan / sosialisasi Perda (Sosper).

Antusias masyarakat Arjawinangun mengikuti Sosper  yang disampaikan H. Eryani Sulam, M.Si anggota Komisi V DPRD Jabar, tentunya tidak terlapas rasa kaingin tahuan masyarakat tentang apa isi dari Perda No 3 tahun 2021 tersebut. Serta apa memfaatnya bagi  masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, politisi Nasdem Jabar ini menyampaikan, bahwa anak  adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa,  sekaligus sebagai generasi bangsa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sehingga anak dapat berkembang dengan baik sebagai  generasi perus bangsa yang membanggakan.

Eryani juga menyampaikan bahwa Perda Perlindunga Anak Jabar ini, dibuat degan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak diperlukan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam berbagai bidang kehidupan guna meningkatkan perlindungan terhadap anak tanpa perlakuan diskriminatif.

Eryani Sulam foto bersama dgn peserta sosper PPA

Hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Dalam Konvensi Hak Anak, terkait hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak dasar, yakni ; Pertama, hak untuk bertahan hidup (survival right), Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang (development right), Ketiga adalah hak atas perlindungan (protectionright) dan terakhir adalah hak untuk berpartisipasi (participationright).

Berbagai permasalahan perlindungan anak masih banyak terjadi di Jawa Barat. terlebih  Kabupaten Indramayu , maka kita harus tetap saling mengedukasi dan saling mengingatkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang suportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal.

Lebih lanjut, Eryani Sulam menyampaikan, Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: a. perencanaan; b. pemenuhan Hak Anak; c. Perlindungan Khusus Anak; d. partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha; e. pembentukan gugus tugas provinsi layak Anak dan forum Anak; f. penghargaan g. sistem informasi Perlindungan Anak; dan h.pembinaan dan pengawas.

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjawab tantangan penanganan kompleksitas permasalahan anak yang semakin berkembang. Dalam batas kewenangannya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan menjamin terpenuhinya hak anak serta melakukan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak.

Untuk itu, melalui Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan upaya untuk mendorong para stakeholders untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Harapan, Kita semoga masyarakat  Indramayu memahami  hak-hak anak, dan dapat memenuhi hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Perda tersebut, tandasnya (AdiP/Sein).