 |
| Kick Off PPDB 2024, Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya menandatangani pakta integritas disaksikan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Forkopimda Jabar |
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, menekankan pelaksanaan PPDB 2024, harus bersih, berkualitas, dan berintegritas. Dan juga PPDB 2024 untuk jenjang SMA, SMK, SLB di Jabar besifat terbuka, tidak ada titipan, adil, dan tegas.
"Tidak ada titip titipan, semua harus transparan dan bagi masyarakat yang putra tidak diterima harus jelas mengapa tidak diterima. Jadi mesti adil, jangan ada pilih kasih dan semua aturan dan penerapannya jelas di lapangan," tegas Bey.
Sementara itu Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya mengatakan, dirinya sudah menandatangani fakta integritas dalam PPDB Jabar 2024. Taruhannya jabatan, bila ada pungutan liar (Pungli) dan jual beli kursi, drinya siap dicopot.
"Saya sudah tandatangan fakta integritas bersama Saber Pungli, saya siap diberhentikan/ dicopot dari jabatan kalau misalnya terbukti melakukan intervensi, Pungli dan jual beli kursi di Proses PPDB 2024," tegas Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan Jabar sudah cukup lama mempersiapkan PPDB 2024, agar pelaksanaan PPDB bersih, bekualitas dan berintegritas. Termasuk membuat komitmen dan pakta integritas dengan melibatkan DPRD Jabar dan Forkopimda Jabar, serta Tim Saber Pungli Jabar.
"Kami ingin setiap anak mendapatkan haknya. Kami ingin pendidikan kita jujur dari awal. Kalau kita jujur dari awal, keberlanjutannya akan menghasilkan generasi yang jujur dan baik," ujar Kadisdik.
 |
| Komitmen bersama " PPDB Jabar 2024 : Bersih, Berkualitas dan Berintegritas |
Kuota khusus
Adapun terkait Kuota PPDB 2024 di Jabar bisa mencapai 700.000-an, yang bisa ditampung di sekolah negeri sekitar 300.000-an, sisa oleh sekolah Swasta.
Namun menurut Wahyu, terkait sebaran ada sedikit kendala karena dari 627 kecamatan yang ada di Jabar, sekitar 128 kecamatan belum ada sekolah negeri.
"Masalahnya di sebaran sehingga untuk yang sekarang dalam jalur zonasi, kita memberikan kuota khusus terhadap 128 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Jadi nanti ada kuota khusus di kecamatan yang berdampingan dengan kecamatan tersebut," kata Wahyu.
"Ada hitungan rumusnya. Nanti diumumkan berapa kuota untuk yang di kecamatan tersebut. Kita tambahkan ke keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi kalau kemarin di 12 persen, sekarang di 15 persen," imbuhnya.
Wahyu memaparkan pula bahwa untuk keluarga ekonomi tidak mampu, Pemdaprov Jabar ada keberpihakan terhadap kemiskinan ekstrem berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), terkait kemiskinan ekstrem yang dekat dengan SMA/SMK negeri, kita lakukan semacam jalur undangan. Kita langsung masukin ke sekolah terdekat," tandasnya. (sein).
.jpeg)
