 |
| Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto M. Silalahi, S.T., menghadiri undangan Penyampaian Aspirasi dari Perkumpulan Pedagang Pasar Baru Trade Center (P3BTC), di Sekretariat P3BTC, Pasar Baru Lantai Dasar, Bandung,(Foto: Humpro). |
Dalam
pertemuan itu, dihadirkan pula Perumda Pasar Juara dan pihak ketiga pengelola
Pasar Baru Trade Center, PT Dam Sawarga Minaloka Jaya (PT DSMJ).
Ketua
Harian P3BTC Haidir A. Ismail mengatakan, para pedagang keberatan dengan
tindakan sepihak yang dilakukan oleh PT DSMJ. Di antaranya pemadaman listrik
kios, penggembokan kios, dan lainnya.
“Dampak
dari kejadian-kejadian ini mengarah kepada tutupnya atau menyusutnya pedagang
pasar baru. Ketika satu ruang kosong, tentu kios yang lain ikut berdampak sepi.
Itu akibat dari penetapan harga kios secara sepihak dan biaya sewa SPTB yang
kami menduga tidak ada payung hukumnya. Penetapan harganya di luar rasional,
sedangkan bangunan Pasar Baru Trade Center belum direnovasi,” tuturnya.
Mewakili
para pedagang, Haidir meminta kepada DPRD Kota Bandung, khususnya Komisi B,
agar betul-betul memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kondisi Pasar Baru
Trade Center.
“Kami
meminta DPRD melakukan pengawasan terhadap perjanjian kerja sama yang sudah
jelas-jelas adanya indikasi wanprestasi dari pihak pengelola sekarang terkait
dengan kewajiban pelaksanaan renovasi Pasar Baru Trade Center,” ujarnya.
Di
tengah pertemuan itu, PT DSMJ berjanji akan membuka komunikasi dan berbagai
masukan dari para pedagang. Sebagai langkah awal, mereka akan kembali
memberikan layanan listrik bagi pedagang yang sudah melunasi tunggakan.
Menanggapi
hal itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto M. Silalahi
mengapresiasi pola-pola penyelesaian sengketa antara pedagang dan pengelola ini
dengan diskusi terbuka yang berlangsung cukup tertib. Ia melihat situasi ini
merupakan langkah baru untuk melanjutkan kesepakatan-kesepakatan di masa
mendatang yang masih terganjal.
“Sudah
secara lisan ada upaya menghidupkan kembali listrik bagi kios yang sudah bayar
tepat waktu dan tidak ada tunggakan. Kita melihat ini tentu sebagai langkah
awal yang baik,” ujarnya.
Folmer
berharap diskusi terbuka di antara pedagang dan pengelola terus dijaga di
kemudian hari demi menciptakan solusi yang adil. Secara khusus ia meminta
Perumda Pasar Juara untuk terus melibatkan diri supaya tercipta iklim usaha
yang nyaman bagi konsumen, pedagang, dan pengelola.
“Masih
ada yang harus ditingkatkan, tetapi biarlah pertemuan ini memberi rasa keyakinan
bahwa solusi dari berbagai masalah yang lebih besar bisa ditemukan. Semua
pihak, khususnya Perumda harus ikut mendorong penyelesaian dengan cara yang
lebih adem. Kami DPRD Kota Bandung selalu siap diajak diskusi dan bertemu demi
menemukan solusi terbaik bagi setiap pihak,” tuturnya. (Edi/red).
