Komisi II Apresiasi Industri Kulit Garut , Lina : Peningkatan Produksi Harus Diimbangi dengan Pengolahan Limbah Yang Baik

Klik

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Lina Ruslinawati saat menghadiri acara di Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut, Jalan Sukaregang, Kabupaten Garut.

GARUT , Faktabandungraya.com,--- Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Lina Ruslinawati mengapresiasi kegiatan yang bertajuk Promosi Bersama Produk Perkulitan Garut TA 2024. Pasalnya, industri perkulitan Garut semakin di kenal dikancah internasional. Tentu hal itu tidak lepas dari upaya inovasi dan peningkatan kualitas serta peran serta pemerintah daerah dalam memperkenalkan industri perkulitan.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk industri perkulitan Garut dan terus berinovasi serta berusaha mempertahankan warisan budayanya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal," ujar Lina seusai menghadiri acara di Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut, Jalan Sukaregang, Kabupaten Garut, Kamis (13/6/2024).

Dengan dukungan dari masyarakat, Lina menambahkan pemerintah diharapkan produk-produk khas Garut semakin dikenal dan diminati, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sehingga industri perkulitan Garut ini menjadi ikonik sebagai sentra pengrajin kulit khususnya di Jawa Barat.

"Bukan hanya Garut saja yang tersohor sebagai ikonik perkulitan, tetapi juga ikon Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki sentra-sentra kerajinan yang khas di masing-masing wilayah kabupaten kota," kata Lina.

Namun demikian, Lina menegaskan bahwa yang tidak kalah penting perihal pengolahan limbah dari kulit. Di antaranya aroma dari limbah kulit yang mengganggu wilayah sekitar pengrajin kulit. Dalam hal ini pemerintah daerah juga harus berperan dalam mencari solusi agar hal itu dapat segera dilakukan langkah konkrit. Karena tidak mungkin hanya dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah belaka.  Pengolahan limbah berbahaya cukup memerlukan biaya yang besar.

"Pengolahan limbah ini jangan dianggap hal yang sepele. Perlu keterlibatan pemerintah pusat untuk menangani pengolahan limbah tersebut," pungkasnya. (adv/sein).