Anggota Komisi IV DRD Jabar saat meninjau Jalan Provinsi di Jalan Cagak-Subang |
Peninjauan Lapangan tersebut, dalam
rangka memastikan kesinambungan dan kualitas infrastruktur jalan di wilayah
Jawa Barat, yang merupakan program kegiatan yang direncanakan untuk tahun
anggaran 2024.
Tinjauan ini khususnya berkaitan
dengan ruas jalan Provinsi yang berlokasi di Jalan Cagak, yang menjadi batas
antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta.
Dalam kunjungannya, Nia Purnakania dan
rombongan dari Komisi IV DPRD Jabar didampingi pejabat UPTD Pengelolaan Jalan
dan Jembatan (PJJ) Wilayah Pelayanan III Dinas BMPR Provinsi Jabar, di Subang,
Selasa, (4/6/2024).
Nia mengatakan, tinjauan lapang ini
sekaligus memperhatikan secara seksama
rencana kegiatan yang telah disusun untuk memperbaiki dan mengembangkan
infrastruktur jalan di area tersebut. Mereka memfokuskan perhatian pada
aspek-aspek penting seperti pemeliharaan jalan, peningkatan kapasitas jalan,
serta peningkatan keselamatan bagi pengguna jalan.
"Saat ini, infrastruktur jalan
memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa program-program yang
direncanakan untuk tahun anggaran 2024 sesuai dengan kebutuhan riil yang
dihadapi oleh masyarakat di wilayah ini,".
Demikian dikatakan Nia Purnakania saat
dihubungi melalui telp selulernya terkait hasil tinjauan lapangan Jalan
Provinsi di Jalan Cagak, Rabu (5/6/2024).
Nia Purnakania bersama anggota Komisi IV DPRD Jabar saat meninjau jlan |
Dalam kesempatan itu, Nia Purnakania
juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan alokasi anggaran yang
memadai untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat. "Kami
berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan
untuk infrastruktur jalan benar-benar memberikan nilai tambah yang maksimal
bagi masyarakat," tegasnya.
Tinjauan ini menjadi bagian dari upaya
berkelanjutan DPRD Jabar dalam memonitor dan mengevaluasi proyek-proyek
infrastruktur demi memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat, tandas Nia. (AdiP/sein).