Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Sekretariat DPRD Jabar Menerima DPRD Kab. Bogor, Kota Kendari, Kab.Nunukan Bahas Pendidikan Inklusi hingga Jalan Rusak

Kamis, 06 Juni 2024 | 18:44 WIB Last Updated 2024-06-12T11:49:21Z
Klik

Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jabar Iman Tohidin menerima kunjungan kerja dari DPRD Kab. Bogor, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan DPRD Kab. Nunukan Kalimantan Utara. Kota Bandung, Rabu (5/6/2024).


BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dan DPRD Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Kunjungan kerja tersebut diterima sekaligus, dan langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat Iman Tohidin di ruang Komisi IV DPRD Jawa Barat.

Iman Tohidin menjelaskan, pertama kunjungan kerja DPRD Kota Kendari Sulawesi Tenggara studi banding terkait peran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap program pendidikan inklusi.

“Tentunya di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jabar sangat fokus terhadap program pendidikan inklusi ini. Tidak ada perbedaan antara pendidikan reguler dengan inklusi,” jelas Iman Tohidin, Kota Bandung, Rabu (5/6/2024).

Kemudian, kunjungan kerja DPRD Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara terkait konsultasi pengoptimalan peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, selama 5 tahun.

“Alhamdulilah pembangunan di Jabar selama 2018-2023 efektif dengan prestasi penghargaan sekitar 173.DPRD Jawa Barat melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan jalannya pembangunan di Jabar,” katanya.

Sementara itu, kunjungan kerja dari Kabupaten Bogor untuk konsultasi dan studi banding terkait pengawasan DPRD terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Barat. Diketahui, jalan rusak Kabupaten Bogor sepanjang 131,9Km yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jabar.

“Khususnya jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jabar. Hal ini akan kami sampaikan ke Komisi IV DPRD Jawa Barat agar mendapat perhatian,” tandasnya. (adv/sein). 

×
Berita Terbaru Update