 |
| Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat saat menerima audiensi dari Forum Guru Honorer Provinsi (FGHP) Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah XI Jabar. |
Sadar Muslihat menjelaskan, audiensi
dengan FGHP KCD Wilayah XI Jabar membahas masalah usulan kuota PPPK Jabar Tahun
Anggaran (TA) 2024, dan implementasi Kepmendikbudristek No. 349/P/2022 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah hingga masalah terkait
pos belanja Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Dinas Pendidikan
(Disdik) Tahun 2025.
“Jadi hari ini FGHP KCD Wilayah XI
Jabar kesini (DPRD Jawa Barat), mereka guru-guru yang mengajar di sekolah
negeri tapi non-ASN dan non PPPK mengeluhkan tentang status mereka, dan
tentunya mereka berharap menjadi PPPK,” jelas Sadar Muslihat, Kota Bandung,
Jumat (12/7/2024).
Dalam audiensi, FGHP KCD Wilayah XI
Jabar meminta Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar menambah kuota PPPK
khususnya untuk guru kepada pemerintah pusat. Selama audiensi dengan FGHP KCD
Wilayah XI Jabar pun terungkap banyak masalah terkait PPPK dan ASN yang baru
khususnya di sektor pendidikan, terutamanya di sekolah-sekolah.
Seperti pengurangan jam mengajar dari
24 jam menjadi 0 bagi guru non ASN dan non PPPK dampak dari masuknya guru PPPK
baru. Sedangkan mereka (guru non ASN dan non PPPK) dibayar persatu jam
mengajar.
“Untuk itu FGHP KCD Wilayah XI Jabar meminta agar kuota PPPK bagi guru ditambah, begitu intinya,” tegas dia.
Komisi I DPRD Jawa Barat Segera
Bertindak.jpeg)
Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat saat menerima
aspirasi Keluhan Honorer terkait Kuota PPPK
Komisi I DPRD Jawa Barat akan segera
menindaklanjuti masalah ini, salah satunya dengan mengajukan penambahan kuota
PPPK khususnya untuk kuota guru di tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, masalah ini akan menjadi
nota Komisi I DPRD Jawa Barat, dan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Jawa
Barat untuk disampaikan kepada gubernur hingga pemerintah pusat.
“Kita berharap pimpinan DPRD Jawa
Barat maupun gubernur memperhatikan masalah ini. Misalnya anggaran untuk
pembiayaan gaji guru ini penting, bukan di Garut saja, tapi seluruh Jabar,”
ucap Sadar Muslihat.
Sementara itu sebelumnya, Ketua FGHP
KCD Wilayah XI Jabar Rida Rodiana dalam audiensi menyampaikan apa yang menjadi
aspirasi hingga keluhan diantaranya; usulan kuota PPPK Jabar Tahun Anggaran
(TA) 2024, dan implementasi Kepmendikbudristek No. 349/P/2022, dan terkait pos
belanja Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Dinas Pendidikan (Disdik)
Tahun 2025 (adv/sein).
.jpeg)
