 |
| Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar. H. Sugianto Nangolah, SH,MHum dari Fraksi Demokrat (Foto:ist) |
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar H.
Sugianto Nangolah, SH,MHum dari Fraksi Demokrat mengatakan, sebagai OPD penghasil
Pendapatan Daerah, sudah seharusnya Bapenda Jabar dapat meningkatkan PAD. Hal
ini mengingat peluang meningkatkan PAD masih sangat besar. Diantaranya melalui
pengoptimalan aset daerah , Digitalisasi mendukung kemudahan bagi Wajib Pajak
(WP).
Selama ini, PAD terbesar yang
dihasilkan oleh Bapenda itu berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk
itu, di era globalisasi sekarang ini, harus mampu berinovasi dan membuat trobosan
program digitaliasi, sehingga masyarakat wajib pajak tidak banyak menghabiskan
waktunya hanya untuk membayar pajak.
Komisi III juga mendorong agar keberadaan
P3D (Pusat Pusat Pengelolaan Pendapatan
Daerah (P3D) sebagai kepanjangan tangan Bapenda yang tersebar di 27 Kab-kota, sudah seharus
dilakaukan pembenahan dan penambahan
Sarana-Prasarana dan SDM yang mempuni. Sehingga, memberikan rasa aman dan
nyaman bagi WP untuk membayar pajak.
“ Terus terang, pada saat Komisi III
melakukan serangkan kunjungan kerja ke kantor P3D diberbagai wilayah, ternyata
banyak banyak kantor P3D yang belum refresentatif. Dan bahkan, masih ada P3D yang belum menerapkan digitalisasi
secara utuh, sehingga belum terdata dengan baik dan berpotensi terhadap
pendapatan”, tegas Sugianto Nangolah yang juga anggota Badan Anggaran DPRD
Jabar ini.
Lebih lanjut, Politisi Demokrat Jabar
ini mengatakan, masih ada OPD yang melakukan transaksi keuangan secara cash,
sehingga rawan terjadinya dipute (Selisih) didalam perhitungan. Maka Komisi III
mendorong agar dibangun sitem penerimaan Non Cash denga IT. Serta meningjkatka
kerjasama dengan pihak perbankan dan Lembaga keuangan lainnya.
Selain itu, Komisi III juga mendukung
terkait rencana Bapenda Jabar untuk menyewakan pemasangan Billboard
memanfaatkan aset Pemprov Jabar. Ini juga belum dioptimalkan. Bahkan, tidak sedikit aset-aset milik prmprov
Jabar yang bermasalah karena dikuasai oleh pihak ketiga / pihak lain. Maka
perlu segera dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar permasalahan
tersebut bisa tertangani.
Sugianto juga menambahkan, bahwa banyak
kendaraan bermotor milik perusahaan yag beroperasi di wilayah Jabar, namun bernoor polisi daerah lain. Hal ini tentunya
menjadi tangan bagi Bapenda untuk meminta perusahaan-perusahaan pemilik
kendaraan tersebut, agar melakukan mutasi
kendaraan ke Jabar.
“
Agar perusahaan pemilik kendaraan melakukan mutase ke Jabr diharapkan
Pemmprov Jabar membuat regulasi dalam bentuk Pergub atau Perda”, tandasnya. (AdiP/sein).
