Komisi III Dorong Bapenda Jabar Buat Program Digitalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah yang Terintegritas

Klik

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar. H. Sugianto Nangolah, SH,MHum dari Fraksi Demokrat (Foto:ist)

BANDUNG, Faktabandungraya.com,--- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan tersebar bagi PAD Jabar. Namun, masih banyak peluang peningkatan PAD yang belum dioptimalkan. Untuk itu, Komisi III DPRD Jabar mendorong dan minta pihak Bapenda untuk membuat program Digitalisasi Pendapatan Daerah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar H. Sugianto Nangolah, SH,MHum dari Fraksi Demokrat mengatakan, sebagai OPD penghasil Pendapatan Daerah, sudah seharusnya Bapenda Jabar dapat meningkatkan PAD. Hal ini mengingat peluang meningkatkan PAD masih sangat besar. Diantaranya melalui pengoptimalan aset daerah , Digitalisasi mendukung kemudahan bagi Wajib Pajak (WP).

Selama ini, PAD terbesar yang dihasilkan oleh Bapenda itu berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), untuk itu, di era globalisasi sekarang ini, harus mampu berinovasi dan membuat trobosan program digitaliasi, sehingga masyarakat wajib pajak tidak banyak menghabiskan waktunya hanya untuk membayar pajak.

Komisi III juga mendorong agar keberadaan P3D  (Pusat Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) sebagai kepanjangan tangan Bapenda  yang tersebar di 27 Kab-kota, sudah seharus dilakaukan pembenahan dan  penambahan Sarana-Prasarana dan SDM yang mempuni. Sehingga, memberikan rasa aman dan nyaman bagi WP untuk  membayar pajak.

“ Terus terang, pada saat Komisi III melakukan serangkan kunjungan kerja ke kantor P3D diberbagai wilayah, ternyata banyak banyak kantor P3D yang belum refresentatif. Dan bahkan,  masih ada P3D yang belum menerapkan digitalisasi secara utuh, sehingga belum terdata dengan baik dan berpotensi terhadap pendapatan”, tegas Sugianto Nangolah yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Jabar ini.

Lebih lanjut, Politisi Demokrat Jabar ini mengatakan, masih ada OPD yang melakukan transaksi keuangan secara cash, sehingga rawan terjadinya dipute (Selisih) didalam perhitungan. Maka Komisi III mendorong agar dibangun sitem penerimaan Non Cash denga IT. Serta meningjkatka kerjasama dengan pihak perbankan dan Lembaga keuangan lainnya.

Selain itu, Komisi III juga mendukung terkait rencana  Bapenda Jabar  untuk menyewakan pemasangan Billboard memanfaatkan aset Pemprov Jabar. Ini juga belum dioptimalkan.  Bahkan, tidak sedikit aset-aset milik prmprov Jabar yang bermasalah karena dikuasai oleh pihak ketiga / pihak lain. Maka perlu segera dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar permasalahan tersebut bisa tertangani.

Sugianto juga menambahkan, bahwa banyak kendaraan bermotor milik perusahaan yag beroperasi di wilayah Jabar, namun  bernoor polisi daerah lain. Hal ini tentunya menjadi tangan bagi Bapenda untuk meminta perusahaan-perusahaan pemilik kendaraan tersebut, agar melakukan  mutasi kendaraan ke Jabar.

“  Agar perusahaan pemilik kendaraan melakukan mutase ke Jabr diharapkan Pemmprov Jabar membuat regulasi dalam bentuk Pergub atau Perda”, tandasnya. (AdiP/sein).