 |
| Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDIP Jabar H.Memo Hermawan juga Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar (Foto:ist). |
Memo juga himbau kepada masyarakat untuk lebih cermat dan teliti ketika menerima informasi apa pun terkait Pilkada 2024. Ia berharap, masyarakat dapat memposting informasi yang damai, tenteram, menyejukkan, dan berlomba-lomba menyampaikan kebaikan.
Di era digital menjelang Pilkada 2024 , penyebaran hoax dan isu negatif semakin marak. Seringkali hoax dan isu negatif digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon maupun menurunkan suara lawan politik. Hal ini, tentunya dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan berpotensi mengganggu proses serta tahapan Pilkada 2024.
Demikian dikatakan Memo Herwaman yang juga Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (25/08/2024).
Untuk menangkal hoak perlu dilakukan mitigasi terhadap potensi hoax dan isu negatif pada tahapan Pilkada 2024. Mitigasi ini dilakukan untuk menimalisir potensi dugaan pelanggaran melalui media sosial atau saluran-saluran digital.
“Munculnya hoax dan isu negatif dapat mempengaruhi kualitas dari penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam hal ini penyelenggara pilkada harus melakukan upaya pencegahan untuk menangkal tersebarnya dan berkembangnya hoax dan isu negatif dalam tahapan Pilkada Tahun 2024 dengan membangun sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak,”ujar Politisi Senior PDIP Jabar ini.
Dikatakan, pencegahan dilakukan dari berbagai aspek, baik melalui media sosial, sosialisasi tatap muka, maupun kolaborasi dengan berbagai stakeholders salah satunya dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian di kabupaten kota.
“Untuk mewujudkan Pilkada Tahun 2024 yang berkualitas. Berharap melalui platform-platform yang dimiliki Dinas Komunikasi seperti melalui Videotron ataupun kanal lainnya dapat lebih mengedukasi masyarakat. Semakin masif informasi positif dan edukatif mengenai Pilkada 2024 maka akan semakin meningkatkan kualitas Pilkada di Jawa Barat,”ujarnya.
Memo juga minta pihak penyelenggara Pilkada (KPU-Bawaslu-red) termasuk apparat penegak hokum (APH) untuk meningkatkan pengawasan cyber terhadap sebaran Hoax , sehingga konflik potensial yang muncul dari media digital ini dapat diminimalisasi.
Selain itu, pemetaan pengamanan sangat pentinga dalam setiap tahapan Pilkada yang dinilai paling rawan. Seperti tahapan pencalonan, kampanye dan sebagainya. Kita berharap dengan pemetaan pengamanan tersebut Pilkada 2024 bisa berjalan kondusif,” imbuhnya. (AdiP/sein).
