 |
| Anggota Komisi IV DPRD Jabar H.M.Hasbullah Rahmad, SPd,M.Hum saat meninjau kondisi Jalan Provinsi (foto:ist). |
Kondisi tingkat kelayakan ruas jalan baik jalan Nasional, Provinsi maupun kota Depok terbagi dalam empat kategori yaitu Baik, Sedang, Rusak dan Rusak Berat. Khusus jalan provinsi dari sepanjang 2.360,58 km kini ada sekitar 70 persen lebih sudah habis umur rencana teknisnya.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar H.M Hasbullah Rahmad, SPd, M.Hum yang juga Ketua Fraksi PAN ini, mengatakan, jalan provinsi tersebar di 27 Kabuapaten-kota di Jabar yang terbagi dalam enam UPTD Pengelolaan Wilayah.
Dikatakan, kondisi jalan milik provinsi secara keseluruhan yang sudah habis umur rencana teknisnya sekitar 70 persen lebih , Artinya, ada sekitar 1.600 kilometer jalan yang harus direkonstruksi.
Ini tentunya membutuh biaya yang sangat besar untuk dilakukan rekontruksi, sehingga tidak mungkin dilakukan sekaligus dalam satu tahun anggaran. Volume APBD Provinsi Jabar tidak memungkinkan untuk itu. Namun, hal itu bisa dilakukan secara bertahap, ujar politisi PAN Jabar ini.
Eksisting kemantapan jalan Provinsi di seluruh Kabupaten/kota se-Jabar saat ini berada dikisaran 83-84 persen dalam kondisi mantap, selebihnya kurang mantap dan rusak ringan. Untuk itu, Komisi IV DPRD Jabar, minta kepada Pemprov Jabar untuk lebih memperhatikan sector infrastruktur Jalan.
Dikatakan, politisi PAN Jabar ini, Kondisi Jalan yang mantap tentunya sangat mendukung kelancaran arus transportasi orang, barang dan jasa. Termasuk arus angkutan sayur mayur dan hasil pertanian dari desa ke kota dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Namun, di usia 79 tahun Provinsi Jabar saat ini, ternyata masih cukup banyak jalan di desa yang belum terkenek dengan jalan raya Kabupaten maupun jalan provinsi. Hal ini tentunya masih menjadi kendala dalam mendukung kelancaran arus transportasi, ujarnya.
 |
| Pihak Dinas BMPR Jabar sedang melakukan pemerilihaan jalan |
Bang Has –sapaan – Hasbullah Rahmad mengungkapkan, sesuai dengan regulasi yang ada bahwa jalan desa menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten, Namun bukan berarti provinsi tidak bisa membantu untuk membangun. Provinsi dapat membantu dalam bentuk bantuan keuangan (Bankeu) ke Kabupaten untuk perbaikan jalan desa.
Bankeu untuk infrastruktur Jalan desa dapat dialokasikan dari APBD Jabar selama ada permohonan yang disampaikan oleh Pemkab, ke Gubernur cq. Bappeda Jabar dan tembusan ke DPRD Jabar.
Lebih lanjut Bang Has mengatakan, pada tahun anggaran 2023 dan 2024, DPRD menyetujui penambahan alokasi anggaran infrastruktur yang diajukan Pemprov Jabar. guna meningkatkan kemantapan jalan berupa pengasplan jalan di seluruh Jabar.
Penambahan pengalokasian anggaran sector infrastruktur sangat penting dalam menjaga dan memelihara kemantapan jalan dan memperlancar arus transportasi di Jabar. tandasnya. (AdiP/sein).
.jpeg)