 |
| Sekretaris Komisi V DPRD Jabar H.Memo Hermawan dari FPDIP |
Biasanya pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat ada saja oknum pejabat, aparat penegak hukum, LSM, Ormas, wartawan dan lainnya yang memaksakan kehendak agar anak, saudara, keponakan atau siapanya bisa diterima di sekolah yang diinginkan.
Mengatasi hal tersebut , Pj Gubernur Provinsi Jabar Bey Machmudin bersama Forum Pimpinan Komunikasi Daerah (Forkopimda), yakni Pangdam III/Siliwangi, Kapolda, Kajati, Ketua DPRD Jabar, serta Kapolda Metro Jaya menandatangani komitmen bersama berupa pakta integritas agar PPDB Jabar berjalan bersih, objektif, transparan, akuntabel, tanpa titip menitip dan transaksional.
Penandatangan pakta integritas juga dilakukan oleh Plh Kadisdik, Jabar, Pejabar Disdik Jabar, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d XIII, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia PPDB hingga operator PPDB yang terkait.
Menurut Sekretaris Komisi V DPRD Jabar H. Memo Hermawan, walaupun langkah antisipatif telah diambil ( penandatanganan Pakta Integritas), ternyata masih cukup banyak permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan PPDB 2024.
Masih banyaknya permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan PPDB 2024, Komisi V tentunya sangat mendukung Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan untuk menggelar Rapat Koordinasi (Rakor)Evaluasi Pelaksanaan PPDB 2024.
“ Ya, Komisi V mendukung penuh Dinas Pendidikan Jabar untuk melakukan rakor evaluasi pelaskanaan PPDB 2024 dan sekaligus menindak lanjuti semua permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan PPDB”.
Demikian ditegaskan Sekretaris Komisi V DPRD Jabar H.Memo Hermawan terkait rakor evaluasi pelaksanaan PPDB 2024 yang dilaksanakan oleh Disdik Jabar, saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Senin (19/08/2024).
Rakor evalyuasi ini sangat penting, untuk kedepannya, sehingga permasalahan yang terjadi ditahun ini dan tahun sebelumnya tidak terulang kembali di tahun yang akan datang. Bahkan kita minta pihak Disdik melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Evaluasi tidak hanya soal sistem, tetapi juga semua prosedur tahapan, termasuk sosialisasi sehingga pemahaman itu merata, ujar politisi senior PDIP Jabar ini.
Hal-hal lainnya terkait pasca-PPDB, ungkapnya, hari ini pun ada upaya orang tua memaksakan anaknya masuk ke satuan pendidikan negeri. Modus baru, tiba-tiba ada anak yang disusupkan ke sekolah saat sudah proses pembelajaran 1 bulan.
Komiisi V juga mengapresiasi pemprov Jabar dan Disdik Jabar, yang dengan tegas menerapkan aturan . Bahkan baru tahun ini, ada sebanyak 279 peserta didik yang sudah diterima dianulir. Karena setelah dilakukan cros ceck lapangan ternyata, menggunakan alamat palsu, Sertifikat/ Piagam Palsu, dan orangtua palsu, ujarnya.
Sabagai informasi bahwa, beberapa hari belakangan ini, ada ditemukan surat rekomendasi dari Pj Gubernur Jabar. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata surat tersebut Hoax.
Surat tersebut, juga sudah dibantah langsung Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: 8222/PK.03.03/Disdik yang ditandatangani Pj. Gubernur Jabar, Bey Machmudin.
“ Surat tersebut tidak benar, dan itu Hoax”, tegas Pj Gubernur Jabar kepada wartawan. (AdiP/sein).
.jpeg)
