Sekretaris Komisi V DPRD Jabar, H. Memo Hermawan dari FPDIP (foto:ist). |
Salah satu masalah utama adalah masih
banyaknya kecamatan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang belum memiliki sekolah
SMA/SMK Negeri serta kurangnya ruang belajar yang memadai.
"Belum tersedianya sekolah
SMA/SMK Negeri sangat merugikan warga Jawa Barat, terutama dalam pendaftaran
melalui jalur zonasi," ujar H. Memo Hermawan saat ditemui di DPRD Jabar, baru-baru ini.
Menurut politisi senior PDIP Jawa
Barat ini, solusi terbaik adalah dengan segera membangun unit sekolah baru
(USB) di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK Negeri. Selain itu,
penambahan ruang kelas baru (RKB) juga menjadi langkah yang perlu segera
direalisasikan.
Untuk itu, DPRD Jawa Barat melalui
Komisi V terus mendorong dan mendukung pengalokasian anggaran untuk pembangunan
USB dan RKB.
"Kami terus berupaya bersama
Dinas Pendidikan Jawa Barat sebagai mitra kerja Komisi V, agar anggaran untuk
pembangunan USB dan RKB dapat segera dialokasikan. Hal ini untuk meminimalisir
persoalan PPDB yang terjadi setiap tahun," kata Memo Hermawan.
Ia menekankan pentingnya kerjasama
antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi tantangan ini. Dengan
tersedianya lebih banyak sekolah dan ruang belajar, diharapkan masalah-masalah
yang muncul setiap tahun dalam PPDB dapat berkurang, sehingga pendidikan di
Jawa Barat dapat lebih merata dan berkualitas.
"Kami berharap dengan adanya
langkah konkret ini, masyarakat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan yang
lebih baik dan merata. Mari kita bersama-sama mendukung upaya ini demi masa
depan generasi penerus bangsa," pungkasnya. (AdiP/sein).